Suara.com - Jimly Asshiddiqie berharap agar tidak ada lagi kerusuhan terkait Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya dalam cuitan di akun X miliknya.
Dirinya juga membagikan video bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa yang terjadi pada 2019 silam.
"Ini video tentang kerusuhan Pemilu 2019. Semoga tidak terjadi lagi di pemilu 2024," tulisnya dilihat Selasa (19/3/2024)
Jimly juga berharap agar kiranya aparat tidak terpancing dengan adanya unjuk rasa.
"Kiranya aparat tidak terpancing dengan adanya berbagai kemungkinan unjuk rasa," ungkapnya.
Lebih lanjut, Jimly juga meminta para pndukung parpol dan paslon presiden dapat mengendalikan diri.
"Dengan memberi kesempatan kepada tim hukum untuk brperkara secara resmi di MK," tukasnya.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berupaya keras untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu sebelum 20 Maret 2024.
Anggota KPU RI, August Mellaz mengungkapkan optimisme tersebut saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
"Kami berharap bisa menyelesaikan rekapitulasi sebelum tanggal 20 Maret. Namun, batas waktu yang kami miliki adalah hingga tanggal tersebut," ujar Mellaz.
Sementara Jubir Timnas AMIN Iwan Tarigan mengklaim telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024 di MK.
"Pengacara dari Tim Hukum AMIN ada 1.000 orang yang akan support di MK," kata Iwan.
Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil Pemilu 2024. Di mana suara PDIP hanya mencapai 16% menurut data terakhir Sirekap KPU RI.
Menurutnya, terjadi "kerusakan demokrasi" yang diawali dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi yang berujung pada serangkaian intimidasi terhadap anggota partai, kepala daerah, dan struktur PDIP.
"Memang terjadi sesuatu kerusakan demokrasi yang diawali dengan abuse of power dari Presiden Jokowi," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung