Suara.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa publik harus mendapat pendidikan politik terkait kontestasi pemilu. Adi mengingatkan agar narasi-narasi segelintir elit bahwa ikut pemilu agar bisa masuk surga tidak lagi dikeluarkan.
Adi menegaskan bahwa baik partai politik (parpol) ataupun calon presiden (capres) ikut pemilu demi bisa mendapat kekuataan dan kemudian melakukan power sharing bukan demi bisa masuk ke surga.
"Pemilu itu kan power sharing, gak ada pemilu itu masuk surga. Itu salah alamat. Jadi jika ada partai politik atau kontestan pilpres niatnya lillahi ta'ala, itu repot," kata Adi seperti dikutip, Senin (25/3).
Baca juga:
Ditegaskan Adi, bahwa dalam kontestasi Pemilu, publik harus tahu bahwa jika partai politik yang mendukung salah satu paslon tujuannya tentu saja ingin kadernya mendapat jatah banyak menteri.
"Jadi ikut pemilu, menang Pilpres, (jatah) menterinya dapat banyak. Itu rumus dasarnya. Gak ada yang lain," jelasnya.
"Jadi jika per hari ini jika ada partai politik atau calon presiden berpolitiknya Ihdinas sirotol mustaqim, ingin mendapatkan surga, udahlah ini sudah gak benar, bukan begitu cara berpolitik," tegas Direktur Parameter Politik Indonesia itu.
Adi sebelumnya juga sempat memberikan sindiran kepada salah satu kubu paslon yang kalah di Pilpres 2024.
Baca juga:
Baca Juga: Pentolan Gerakan 212 Serukan Ganjar Bersatu dengan AMIN Lawan Kecurangan
Lewat akun X miliknya, Adi menyinggung agar kubu yang kalah tak usah ikut menikmati kursi menteri.
"Kalau kalah ya kalah aja. Ga usah ikutan nikmati menteri. Kasian pemilih jangan dikacangin terus," tulis Adi di akun X miliknya.
Ia menyampaikan membangun bangsa bangsa tak harus jadi menteri dan persatuan tak harus bergabung dengan penguasa.
"Bisa dari luar. Persatuan tak harus rangkulan dapat menteri. Dari luar juga bisa persatuan," ungkapnya.
KPU RI menetapkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta.
Berita Terkait
-
Pentolan Gerakan 212 Serukan Ganjar Bersatu dengan AMIN Lawan Kecurangan
-
Gelar RPH Jelang Sidang PHPU Pilpres 2024, Ini yang Dibahas Para Hakim Konstitusi
-
Pernah Jadi Bagian Ganjar-Mahfud, Arsul Sani Bisa Ikut Tangani Sengketa Pilpres 2024
-
Semprot KPU dan Pemerintah, Komarudin Watubun PDIP: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah!
-
Pemerintah Bantah Lakukan Intervensi di Pemilu 2024, Mendagri: Hanya Beri Dukungan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor