Irjen Karyoto Larang Anak Buah Bawa Senpi Dan Sangkur Saat Amankan Sidang Putusan Sengketa Pilpres Di MK

Suara.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melarang anggota yang mengamankan sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta menggunakan senjata api dan sangkur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, seluruh anggota yang melakukan pengamanan akan diperiksa Provost untuk memastikan perintah Kapolda telah dijalankan.

"Untuk seluruh anggota yang terlibat pengamanan di Gedung MK dilarang membawa senjata api maupun sangkur," kata Ade Ary kepada wartawan, Senin (22/4/2024).

Baca Juga: Diduga Nyabu, Lima Anggota Polda Metro Jaya Ditangkap di Depok

Apabila ada anggota yang ditemukan membawa senjata api dan sangkur, Ade Ary meminta Provost untuk mengamankannya terlebih dahulu.

"Segera amankan dan titipkan kepada Provost atau komandan untuk disimpan” katanya.

Diketahui, 7.783 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Senin (22/4/2024) hari ini.

Baca Juga: 7.783 Aparat Gabungan Amankan Sidang Putusan MK Hari Ini, Gedung Bawaslu Turut Dijaga

Selain di sekitar Gedung MK, mereka juga disiagakan di sekitar Gedung Bawaslu RI dan Monas berkaitan dengan adanya aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa.

"Dari 7.783 personel yang disiagakan akan dibagi di beberapa sektor, antara lain sektor MK, sektor Bawaslu RI, dan sektor Monas," jelas Ade Ary.

Untuk meminimalisir terjadi kemacetan, aparat kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung MK. Adapun rinciannya; Traffic Light Harmoni yang mengarah ke Jl. Merdeka Barat ditutup dialihkan ke Jl. Kesehatan, Jl. Perwira yang mengarah Jl. Merdeka Utara ditutup, jalur diarahkan ke arah Masjid dan Lapangan Banteng,Traffic Light Thamrin ditutup dan dialihkan ke Jl. Kebun Sirih yang mengarah ke Jl. Abdul Muis dan ke Patung Tani.

Ade Ary menjelaskan rekayasa lalu lintas tersebut akan diterapkan secara situasional melihat kondisi di lapangan.

“Kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan Gedung MK untuk mencari jalan alternatif lainnya karena akan ada aksi penyampaian pendapat di depan Gedung MK” katanya.

Di sisi lain Ade Ary juga mengimbau kepada peserta aksi unjuk rasa nantinya dapat menyampaikan pendapat secara tertib. Sekaligus mengingatkan kepada personel kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan tidak terprovokasi dan mengedepankan pendekatan persuasif.

"Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan terpecah belah akibat berita hoax yang bersifat provokatif," pungkasnya.