Suara.com - Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, membeberkan alasan PDIP sudah tidak menganggap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai kader.
Menurutnya, tingkat kekaderan Jokowi di partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri sudah diragukan.
"Jadi begini, istilah kader ya, itu kan sebetulnya ada ukurannya, ada tolak ukurnya. Mba Ning (Ribka Tjiptaning) saya semua kader ada tolak ukurnya," kata Djarot ditemui di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).
Menurutnya, kader PDIP akan diukur dari seberapa taatnya pada konstitusi dan seberapa setia terhadap ideologi partai.
"Ya menghormati konstitusi, kalau itu dilanggar, kalau itu direkayasa, maka kredibilitas seorang kader itu diragukan. Karena di dalam PDIP selalu ditanamkan ini. Taat pada hukum, hargai kedaulatan rakyat ketika itu dilanggar, berarti juga ini kekaderannya patut diragukan," ungkapnya.
Menurutnya adanya tolok ukur tersebut jadi dasar evaluasi setiap figur yang berstatus sebagai kader PDIP.
"Dasar evaluasi masing-masing kader, kalau dia melanggar berarti dia melepaskan diri sebagai kader, dia bukan merupakan kader yang baik. Dia kader yang kurang baik," katanya.
Lebih lanjut, eks Gubernur Jakarta ini menyampaikan evaluasi untuk kader banteng tetap dilakukan, temasuk ke Jokowi yang merupakan Kepala Negara.
"Karena di Sekolah Partai selalu ditanamkan itu, mari kita evaluasi, kepada siapapun juga, meskipun misalnya Pak Jokowi sebagai Presiden, Mas Gibran, siapa pun, mari kita evaluasi apakah kita betul-betul setia dan taat kepada konstitusi dan tidak melanggar kontitusi, tidak melakukan pelanggaran etika dan moral, karena etika dan moral itu juga ditekankan dalam Sekolah Partai," pungkasnya.
Baca Juga: Kandas di Pilpres 2024, Akan ke Mana Langkah Politik Ganjar Pranowo?
Tak Dianggap
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tak lagi jadi bagian dari partainya.
Hal itu ia sampaikan pria yang akrab disapa Komar saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDIP usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024.
"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana (kubu 02), bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024) malam.
Bukan hanya Jokowi, Komar juga menegaskan jika Gibran Rakabuming Raka sudah bukan kader PDIP.
Komar menjelaskan Gibran sudah tak berstatus sebagai anggota PDIP sejak dirinya memutuskan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
Berita Terkait
-
Sachrudin Ikut Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangerang dari PDIP
-
Jokowi dan Gibran Diklaim Sudah Masuk Golkar, Djarot: PDIP Bukan Partai yang Mengejar Kekuasaan
-
Keluarga Berprestasi, Ini Deretan Sanak Famili Jokowi yang Pernah Dapat Penghargaan Presiden
-
Kandas di Pilpres 2024, Akan ke Mana Langkah Politik Ganjar Pranowo?
-
Jokowi Ngeluh Kehilangan Rp180 T Gegara WNI Berobat ke Luar Negeri, Momen Luhut Jalani Perawatan di Singapura Digunjing
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP