Suara.com - PDI Perjuangan masih bisa membantu pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meskipun nantinya memutuskan sebagai oposisi.
Diketahui, KPU telah menetapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Rabu (24/4/2024).
"Mungkin oposisinya yang oposisi untuk mengoreksi, bukan berhadapan langsung. Jadi, membantu dengan cara menyeimbangkan pemerintahan nanti," ujar pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi kepada Antara, Kamis (25/4/2024).
Menurutnya, jika PDIP harus masuk barisan koalisi besar maka sistem pemerintahan tidak akan seimbang lantaran tidak adanya pengontrol kinerja pemerintah.
Asrinaldi mengungkapkan bahwa PDIP saat ini sedang dalam keadaan yang dilematis antara masuk koalisi besar atau bertahan di barisan oposisi.
Di satu sisi, PDIP mempunyai modal yang sangat besar untuk menjadi oposisi mengingat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini menjadi pemenang Pemilu 2024 dengan meraup banyak kursi di parlemen.
"Dia (oposisi) harus berani menyatakan sikap mengoreksi apa yang keliru dan menyeimbangkan apa yang tidak seimbang," terangnya.
Asrinaldi pun meyakini akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati untuk membahas agar PDIP tidak terlalu keras, melainkan lebih bersifat mengoreksi dan menyeimbangkan pemerintahan jika tetap sebagai oposisi.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo dalam waktu dekat akan bertemu Megawati Soekarnoputri usai memastikan kemenangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sekarang sudah mulai mencocokkan waktu-waktunya semoga agenda ini tidak lama lagi akan disampaikan kepada publik," kata Muzani, Senin (22/4/2024).
Muzani mengatakan pertemuan dengan Megawati merupakan bagian dari upaya Prabowo membangun rekonsiliasi besar untuk mendukung jalannya pemerintahan ke depan. Ia mengungkapkan jika upaya pendekatan ke beberapa partai politik tidak hanya dilakukan kepada PDIP.
Prabowo juga akan merangkul seluruh pihak untuk menjalankan program kerja yang telah disiapkan. Oleh karena itu, Prabowo sudah mengirimkan beberapa orang kepercayaan untuk bertemu dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju sejak sebelum putusan MK dibacakan.
"Pak Prabowo berpikir positif untuk bangsa ke depan. Upaya rekonsiliasi akan dilakukan termasuk pimpinan parpol atau tokoh-tokoh sebagai simbol mempersatukan bangsa beliau mengutus beberapa orang," kata dia.
Sebelumnya, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan Prabowo-Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Berita Terkait
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Jadwal Proliga 2026 Hari Ini: Tim Megawati Hangestri Hadapi Jakarta Popsivo Polwan
-
Kado Ultah ke-79 Megawati: PDIP 'Banjiri' Indonesia dengan Gerakan Tanam Pohon
-
PDIP Tegaskan Kedekatan Megawati-Prabowo Tak Ubah Sikap Tolak Pilkada Tidak Langsung
-
Top Skor Sementara Proliga 2026 Putri Usai Seri Medan: Megawati Hangestri Tembus 10 Besar
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua