Suara.com - Suhajar Diantoro dilantik menjadi Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-1023 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Wakil Rektor IPDN.
Mendagri menilai, Suhajar selama ini telah banyak mendukungnya dalam menjalankan tugas. Ia dinilai sebagai sosok yang berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi dengan mendukung semua kebijakan pimpinan. Berbagai tugas yang diberikan kepadanya juga dapat diselesaikan dengan baik.
Suhajar, kata Mendagri, merupakan pejabat yang memiliki segudang pengalaman. Hal itu tercermin dari rekam jejak kariernya. Atas alasan itulah dia dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor IPDN.
Mendagri berharap, dengan pengalamannya yang demikian panjang dan pernah menduduki berbagai jabatan birokrasi, Suhajar dapat memberikan kontribusi terbaiknya di lingkungan akademis.
“Oleh karena itu saya tidak ragu-ragu untuk meminta kepada beliau untuk menjadi jabatan fungsional yang juga tidak main-main, Wakil Rektor IPDN,” ujar Mendagri saat melantik Suhajar sebagai Wakil Rektor IPDN di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Dengan pelantikan tersebut, Suhajar resmi mengakhiri tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dan mengawali tugas baru selaku Wakil Rektor IPDN. Meski demikian, Mendagri berharap Suhajar tetap dapat memberikan saran yang solutif jika terdapat persoalan yang mesti diselesaikan segera.
“Terima kasih banyak kepada mantan Sekjen Kemendagri, Pak Suhajar, selamat penugasan baru, sebagai fungsional dosen IPDN khususnya Wakil Rektor. Semoga Bapak dan Ibu selalu mendapat kemudahan perlindungan pertolongan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandas Mendagri.
Baca Juga: Mendagri: Halalbihalal Idulfitri 2024 Jadi Momentum Penguatan Internal yang Lebih Solid
Tag
Berita Terkait
-
Wamendagri: Musrenbang Papua Barat Tahun 2024 Jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat
-
Buka Musrenbang Provinsi Papua Barat, Wamendagri Ingatkan Pentingnya Sukseskan Pilkada Serentak
-
Mendagri Dorong Pemda Beri Atensi untuk Perkembangan Harga Sejumlah Komoditas
-
Inflasi Nasional Terkendali, Mendagri Ingatkan Daerah Jangan Terlena
-
Sekjen Kemendagri Jelaskan Pemberian Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPPD
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM