Selain PTUN, Pimpinan KPK Nurul Ghufron juga Gugat Dewas KPK ke MA

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron juga menggugat Dewan Pengawas (Dewas) ke Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, Ghufron telah mengajukan dua gugatan atas Dewas KPK, setelah sebelumnya juga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dua gugatan tersebut diajukan Ghufron sebagai upaya membela diri dalam perkara dugaan pelanggaran etik.

Pertama, penyalahgunaan wewenang yang menyeret namanya, dan sudah memasuki proses persidangan etik di Dewas KPK.

Kedua gugatan tersebut juga menjadi alasannya untuk tidak menghadiri sidang etik perdana yang digelar Dewas KPK pada Kamis (2/5/2024).

"Kebetulan saya sengaja dan juga melalui surat menyampaikan bahwa saya berharap pemeriksaan sidang etik terhadap diri saya itu ditunda. Alasannya mengapa? Pertama di pasal 55 UU MK menyatakan bahwa jika suatu norma sedang diuji, maka turunan norma tersebut kalau sedang diuji juga di MA maka harus ditunda," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Ghufron menyebut materi yang digugatnya ke MA, terkait dengan Peraturan Dewas KPK Nomor 3 dan 4 Tahun 2021.

"Baik materi dan acaranya juga sedang saya ajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, karena baik tindakannya memeriksa saya yang dalam perspektif saya, laporan dimaksud telah daluarsa, maupun peraturan yang mendasarinya itu sedang saya uji ke Mahkamah Agung," ujarnya.

Merujuk pada website MA, gugatan Ghufron terdaftar dengan nomor perkara 26/P/HUM/2024. Gugatan itu dilayangkannya pada Kamis 25 April 2024.

Sebagaimana diketahui, Ghufron sebelumnya diketahui menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta pada 24 April 2024. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 142/G/TF/2024/PTUN.JKT. Tertulis Ghufron sebagai penggugat, sementara tergugat Dewas KPK.

Baca Juga: Sengaja Absen di Sidang Etik Dirinya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Berdalih dengan Pasal Ini

Dalih Ghufron mengajukan gugatan karena menilai dugaan pelanggaran etik berupa penyalahgunaan wewenang yang menyeret namanya, dinilai sudah kadaluarsa.

"Secara hukum, kadaluarsanya itu satu tahun, jadi kalau Maret 2022, itu mustinya expired di Maret 2023. Maka mustinya namanya sudah expired, kasus ini nggak jalan. Nah itu yang saya kemudian PTUN kan," kata Ghufron pada Kamis (25/4/2024).