Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi mengaku setuju dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta agar Presiden RI Jokowi tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, dalam menyusun formasi Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.
"Apa yang disampaikan oleh ICW tentu, menjadi harapan kita semua saya sebagai anggota komisi III juga senada harapannya, agar pemerintah, dalam hal ini pak presiden menyusun atau membentuk Panitia Seleksi yang benar-benar punya kapasitas, kapabilitas, dan juga integritas gitu," kata Johan kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).
Menurutnya, dengan Pansel yang bagus, maka akan menghasilkan kandidat calon pimpinan KPK yang benar-benar baik.
Baca Juga: Nama-nama Pansel Capim KPK Masih Digodok: 5 Dari Pemerintah, 4 Dari Masyarakat
"Sehingga nanti yang dihasilkan dalam proses seleksi di pemerintah melalui pansel yang dibentuk oleh presiden itu benar-benar menghasilkan kandidat-kandidat yang mumpuni gitu," ujar mantan Jubir Jokowi tersebut.
Lebih lanjut, kata dia, tidak hanya ICW, masyarakat juga berharap Jokowi membentuk Pansel capim KPK yang berkualitas.
"Karena gini, pansel itu sangat menentukan ya, karena dari pansel itu kan dipilih 10 kan nanti di DPR milih 5 dari 10 itu sehingga yang dipilih dari pansel harus yang benar-benar yang mumpuni lah yang punya integritas, sehingga nanti DPR tinggal memilih dari yang 10 itu yang terbaik dari hasil seleksi itu. Karena kan nanti di fit and proper-nya di DPR kan," pungkasnya.
Harapan ICW
ICW sebelumnya berharap Presiden Jokowi tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, sebagaimana terjadi lima tahun lalu dalam menyusun formasi Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Peringatan itu disampaikan ICW karena kinerja pansel capim KPK bentukan Jokowi pada 2019 lalu dianggap kontroversial.
Baca Juga: Akan Diumumkan Bulan Ini, Jokowi Kaji Nama-nama Calon Pansel Capim KPK
"Mulai dari indikasi konflik kepentingan, mengesampingkan nilai integritas saat proses penjaringan, dan tidak mengakomodir masukan masyarakat," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).
Kinerja Pansel yang sarat akan kontroversi itu memiliki akibat yang dirasakan saat ini. Kurnia menyebutkan akibatnya tersebut, mulai dari penegakan hukum KPK bobrok, tata kelola kelembagaan buruk, dan integritas komisionernya juga layak dipertanyakan.
"Dua orang yang sebelumnya diklaim terbaik oleh Pansel (Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar) ternyata melanggar etik, bahkan diproses hukum karena disinyalir melakukan praktik korupsi. Ini tentu menjadi bukti konkret betapa buruknya proses seleksi pimpinan KPK periode sebelumnya," kata Kurnia.
Baca Juga: Gugatan Praperadilan Kandas, Eks Karutan KPK Achmad Fauzi Tetap Berstatus Tersangka
Berita Terkait
-
Zulhas Bela Prabowo Dituding Menang Pilpres karena Bansos, Politisi PDIP Ungkit Dissenting Opinion Hakim MK
-
Merasa di-Endorse 3 Presiden, Prabowo: Gus Dur Dukung Saya dari Langit
-
Langkah PDIP Bikin Wayan Koster Ketar-ketir, Qodari: Takut Kalah Sampai Minta Maaf
-
Edy Ungkap Ada Sinyal Positif Didukung PDIP Jadi Calon Gubernur Sumut
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Alarm Jelang MPLS, Mayoritas Kepala Sekolah Rakyat Belum Siap Jalankan Tahun Ajaran Baru
-
Tugasnya Hanya Melambaikan Bendera, 1.000 Siswa Dikerahkan Sambut Prabowo-Modi di Yogyakarta
-
Istri Menteri PU Ikut ke NY Pakai Paspor Diplomatik, Ini Bedanya dengan Paspor Dinas dan Biasa
-
Marak Pencurian Besi Lagi di Jakarta, Pramono Ancam Cabut KJP hingga Tak Cairkan Bansos Pelaku
-
Terpaksa Harus Naik, Biaya Haji 2027 Diusulkan Jadi Rp107 Juta
-
Siasat Licik Pengedar Sabu di Bekasi: Sembunyikan Barang Haram dalam Bungkus Pakan Burung
-
Pelibatan Taruna di Sekolah Rakyat Tuai Kritik, Dinilai Tak Tepat untuk Bentuk Karakter Siswa
-
Jelang MPLS 2026/2027, Gus Ipul Beri Pembekalan kepada 191 Sekolah Rakyat
-
Prabowo dan Narendra Modi Sambangi Candi Prambanan, PM India Dijadwalkan Beribadah
-
Menteri Imipas Buka Suara soal Usulan Napi Penerima Amnesti Wajib Ikut Komcad