Suara.com - Ganjar Pranowo mengingatkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihak yang berada dalam koalisi pemerintahan juga bisa jadi pengganggu. Terlebih juga nanti bahayanya praktik korupsi yang bisa jadi penggangu pemerintahan di dalam.
Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Prabowo yang menyampaikan jika pihak yang tak bergabung dengan pemerintah jangan justru menjadi pengganggu.
"Iya yang bekerja sama aja bisa ganggu, lho saya ingetin, lho ya," kata Ganjar ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2024).
Menurutnya, masalah-masalah seperti korupsi juga bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
Baca Juga: Ganjar Sebut Penambahan Pos Kementerian Cuma Bagi-bagi Kue, Gerindra: Memangnya Salah?
"Jangan sampai kemudian, yang di dalam malah mengganggu, umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi korupsi di dalam, itu mengganggu," tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar menilai, justru pihak yang berada di luar pemerintahan malah bisa memberikan bantuan ke pemerintah.
Untuk itu, ia meminta agar ruang check and balances diberikan selebar-lebarnya dalam pemerintahan ke depan.
"Yang di luar jangan-jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik, begitu ya," katanya.
Baca Juga: Lagi Disiapkan PDIP, Ganjar Bicara Sosok Penggantinya di Jateng yang Akan Bertarung di Pilkada 2024
Baca Juga: Gubris Isu Duet Anies-Ahok di Pilkada Jakarta, Ganjar: Halah Wacana, Daftar Dulu Aja!
"Dan check and balances akan berjalan, dan kalau kemudian partai politik, katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan lho, masyarakat sipil bisa lho memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan," sambungnya.
Prabowo Ultimatum Oposisi
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku tidak masalah dengan pihak-pihak yang enggan diajak kerja sama. Hanya saja, ia meminta pihak tersebut jangan justru menjadi pengganggu.
"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama, tidak apa-apa," kata Prabowo di Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5/2024).
Prabowo mempersilakan mereka yang tidak mau bekerja sama untuk menjadi penonton. Tetapi ia sekaligus meminta yang menonton dan tidak mau bekerja sama untuk tidak mengganggu.
Tag
Berita Terkait
-
Lagi Disiapkan PDIP, Ganjar Bicara Sosok Penggantinya di Jateng yang Akan Bertarung di Pilkada 2024
-
Meski Dukung Penambahan Pos Kementerian, Demokrat Tetap Minta Prabowo Hati-hati
-
Balas Prabowo, Djarot PDIP Puji Bung Karno: Beliau Milik Dunia, Jasanya Besar Lawan Nekolim di Asia-Afrika!
-
Ungkit Bung Karno Diacuhkan Era Orba, Elite PDIP Ingatkan Prabowo Tak Anti-kritik: Jangan Anggap Oposisi Pengganggu!
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok