Suara.com - Founder lembaga survei Indo Barometer, Muhammad Qodari, menyoroti keputusan Partai Golkar mengenai daftar lembaga survei yang direkomendasikan dalam Pilkada serentak 2024.
Dalam daftar lembaga survei itu, Partai Golkar tidak memasukkan dua lembaga survei yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Baca Juga:
Soal Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran, Kelakar Airlangga: Tak Seperti Susunan PSSI
Dua lembaga survei itu ialah Indo Barometer milik M Qodari dan Cyrus Network, milik Hasan Nasbi. Padahal selama ini baik Qodari dan Hasan adalah garda terdepan dalam membela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Kalau saya ga masalah ga masuk walau saya orang yang mondar-mandir di Golkar sudah lama sekali," ujar Qodari di Youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.
Qodari mengaku ia adalah orang pertama yang memperkenalkan survei ke Partai Golkar di era kepemimpinan Akbar Tandjung.
Saat itu Qodari bercerita, partai politik lain masih menolak survei sementara Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sudah mau menerima hasil survei.
"Tahun 2005 2006 Pilkada gelombang awal kita yang menunjukan ke Partai Golkar pentingnya survei dalam mengajukan kandidat. Awalnya Golkar memilih kandidat tidak berdasarkan survei. Milih kandidat dulu baru survei, ternyata pada kalah. Akhirnya Golkar merevisi dan itu berlanjut," jelas Qodari.
Baca Juga: Beredar Rekaman Suara Prabowo 'Orang Indonesia Itu Pelayan', Dahnil Anzar Minta Polri Turun Tangan
Di era Aburizal Bakrie juga Partai Golkar masih memakai jasa Indo Barometer untuk melakukan survei di Pilkada.
Zulfan Lindan menganggap keputusan Partai Golkar tidak merekomendasikan Indo Barometer dan Cyrus Network sebagai sesuatu yang lucu.
"Yang lucunya saya baca surat (SK Partai Golkar) ini justru lembaga survei yang anti pada Jokowi dalam pengertian tidak suka pada Jokowi bahkan selalu memojokkan Jokowi direkomendasikan Partai Golkar," ujarnya.
Zulfan lalu menyebut nama seperti Saiful Mujani (SMRC), Yunarto Wijaya (Charta Politika) dan Eep Saifullah Fatah (Polmark).
"Eep ini bukan lagi benci memaki-maki Jokowi mau memakzulkan Jokowi pokoknya paling depan menghantam Jokowi malah masuk untuk melakukan survei. Kita mencurigai Golkar ini main ke mana," terang Zulfan Lindan.
Qodari mengatakan, Partai Golkar tidak punya sensitivitas dan kurangnya bela rasa terhadap Prabowo dan Jokowi.
Berita Terkait
-
Beredar Rekaman Suara Prabowo 'Orang Indonesia Itu Pelayan', Dahnil Anzar Minta Polri Turun Tangan
-
Respons Ide Bamsoet soal Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, Gerindra: Semua Lembaga Sedang Dikaji
-
Banjir Sumbar Telan Korban Jiwa, Akun Jokowi hingga Anies Belum Ucapkan Belasungkawa
-
Anwar Usman Adik Ipar Jokowi Lagi-lagi Dilaporkan ke MK, Pelapornya Pengacara dan Begini Kasusnya!
-
Kelakar Hakim Arief Soal Berkas Partai Golkar Seperti Bantal: Bisa Untuk Tidur Ini
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK