Suara.com - Founder lembaga survei Indo Barometer, Muhammad Qodari, menyoroti keputusan Partai Golkar mengenai daftar lembaga survei yang direkomendasikan dalam Pilkada serentak 2024.
Dalam daftar lembaga survei itu, Partai Golkar tidak memasukkan dua lembaga survei yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Baca Juga:
Soal Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran, Kelakar Airlangga: Tak Seperti Susunan PSSI
Dua lembaga survei itu ialah Indo Barometer milik M Qodari dan Cyrus Network, milik Hasan Nasbi. Padahal selama ini baik Qodari dan Hasan adalah garda terdepan dalam membela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Kalau saya ga masalah ga masuk walau saya orang yang mondar-mandir di Golkar sudah lama sekali," ujar Qodari di Youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.
Qodari mengaku ia adalah orang pertama yang memperkenalkan survei ke Partai Golkar di era kepemimpinan Akbar Tandjung.
Saat itu Qodari bercerita, partai politik lain masih menolak survei sementara Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sudah mau menerima hasil survei.
"Tahun 2005 2006 Pilkada gelombang awal kita yang menunjukan ke Partai Golkar pentingnya survei dalam mengajukan kandidat. Awalnya Golkar memilih kandidat tidak berdasarkan survei. Milih kandidat dulu baru survei, ternyata pada kalah. Akhirnya Golkar merevisi dan itu berlanjut," jelas Qodari.
Baca Juga: Beredar Rekaman Suara Prabowo 'Orang Indonesia Itu Pelayan', Dahnil Anzar Minta Polri Turun Tangan
Di era Aburizal Bakrie juga Partai Golkar masih memakai jasa Indo Barometer untuk melakukan survei di Pilkada.
Zulfan Lindan menganggap keputusan Partai Golkar tidak merekomendasikan Indo Barometer dan Cyrus Network sebagai sesuatu yang lucu.
"Yang lucunya saya baca surat (SK Partai Golkar) ini justru lembaga survei yang anti pada Jokowi dalam pengertian tidak suka pada Jokowi bahkan selalu memojokkan Jokowi direkomendasikan Partai Golkar," ujarnya.
Zulfan lalu menyebut nama seperti Saiful Mujani (SMRC), Yunarto Wijaya (Charta Politika) dan Eep Saifullah Fatah (Polmark).
"Eep ini bukan lagi benci memaki-maki Jokowi mau memakzulkan Jokowi pokoknya paling depan menghantam Jokowi malah masuk untuk melakukan survei. Kita mencurigai Golkar ini main ke mana," terang Zulfan Lindan.
Qodari mengatakan, Partai Golkar tidak punya sensitivitas dan kurangnya bela rasa terhadap Prabowo dan Jokowi.
Berita Terkait
-
Beredar Rekaman Suara Prabowo 'Orang Indonesia Itu Pelayan', Dahnil Anzar Minta Polri Turun Tangan
-
Respons Ide Bamsoet soal Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, Gerindra: Semua Lembaga Sedang Dikaji
-
Banjir Sumbar Telan Korban Jiwa, Akun Jokowi hingga Anies Belum Ucapkan Belasungkawa
-
Anwar Usman Adik Ipar Jokowi Lagi-lagi Dilaporkan ke MK, Pelapornya Pengacara dan Begini Kasusnya!
-
Kelakar Hakim Arief Soal Berkas Partai Golkar Seperti Bantal: Bisa Untuk Tidur Ini
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting