Suara.com - Jasra Putra selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pertanggungjawaban pada pemilik PO Bus Trans Putera Fajar yang kecelakaan di Subang hingga menewaskan belasan pelajar. Lantas siapa pemilik bus PO Putera Fajar ini?
Belakangan terungkap, Bus Trans Putera Fajar tidak memiliki izin operasi sebagai kendaraan angkutan hingga berdampak pada kecelakaan maut tunggal yang menewaskan 11 orang pelajar dan guru SMK Lingga Kencana, Depok.
Tak hanya masalah izin, usai diusut, rupanya ditemukan bahwa rem blong merupakan penyebab utama kecelakaan dari arah Ciater ke Depok ini.
“Peristiwa memilukan, libur panjang yang harusnya jadi momen bahagia, berubah jadi duka nestapa atas meninggalnya para siswa di dalam bus yang mengalami rem blong,” ujarnya.
- Baca juga: Cara Cek Uji KIR dan Legalitas Bus Pariwisata
- Baca juga: Pengusaha Travel Bongkar Praktik Licik Sekolah di Program Study Tour
Siapa Pemilik Bus PO Putera Fajar?
Berdasarkan informasi yang beredar diketahui bahwa bus dengan pelat nomor AD 7524 OG ini sudah beberapa kali ganti pemilik.
Pemilik pertama bus sasis Hino ini adalah PO Siliwangi Antar Nusa (SAN) dengan direktur utama Putra Sejahtera Kurnia Lesani Adnan. Pria yang akrab disapa Sani itu pun membenarkan berita tersebut.
“Ya (pemilik pertama PO SAN), tapi (bus) sudah dijual ke Jaya Guna Hage tahun 2022,” ujar Sani.
Setelah berpindah kepemilikan ke Jaya Guna Hage, bus ini sempat mengalami perombakan bodi dari yang awalnya Laksana Discovery menjadi Super High Decker (SHD) layaknya milik Adiputro.
Baca Juga: 10 Tips dan Cara Memilih Bus Pariwisata untuk Meminimalisir Kecelakaan
Sebelum dipegang oleh PO Trans Putera Fajar, bus ini rupanya juga sempat berganti-ganti kepemilikan.
“Berikut beberapa yang menggunakan bus tersebut: PO. Siliwangi Antar Nusa (SAN) - PO. Aldo Trans - PO. Jaya Guna Hage - PO. Putera Pandawa Karya (PPK) - PO. Maulana Trans - PO. Trans Putera Fajar,” beber akun Instagram @explorebuslovers.
Selain kepemilikan yang sudah berganti-ganti, satu hal yang disayangkan dari bus ini adalah bagaimana datanya tidak tercantum dalam Sistem Informasi Perizinan Online Angkutan dan Multimoda (Spional).
Tak hanya itu, uji berkala terakhir bus ini juga sudah habis sejak 6 Desember 2023. Artinya, bus ini belum melakukan pengujian kembali.
“Pada aplikasi Mitra Darat, bus tersebut tercatat tidak punya izin angkutan dan status lulus uji berkala sudah kedaluwarsa sejak 6 Desember 2023,” ujar Aznal selaku Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat.
Di samping perizinan, bodi sasis Hino tipe AK1JRKA yang digunakan PO Putera Fajar ini rupanya telah diproduksi sejak tahun 2006.
Tag
Berita Terkait
-
10 Tips dan Cara Memilih Bus Pariwisata untuk Meminimalisir Kecelakaan
-
Blak-blakan! Pengusaha Travel Bongkar Praktik Licik Sekolah di Program Study Tour
-
Kecelakaan Bus Kerap Tewaskan Anak Sekolah, Kemenhub Bisa Apa?
-
Imbas Kecelakaan Maut Bus SMK Depok, Disdik DKI Larang Acara Perpisahan di Luar Sekolah: Berisiko!
-
Cara Cek Uji KIR dan Legalitas Bus Pariwisata Agar Aman saat Perjalanan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji