Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kader di Tiga Pilar Partai, yakni eksekutif, legislatif, dan struktur, untuk turun melayani rakyat. Megawati memberikan perhatian kepada legislator yang baru terpilih pada Pileg 2024 untuk tidak berleha-leha.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato penutup dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Awalnya Megawati menyinggung otonomi daerah di mana seharusnya provinsi, kabupaten, dan kota bisa mengelola sendiri pendapatan asli daerah (PAD). Megawati mengingatkan terdapat fenomena urbanisasi yang justru membuat angkatan kerja di daerah berkurang sehingga terjadi penurunan produksi.
"Banyak, lho, orang luar bukan asli Jakarta yang jadi pemulung," kata Megawati.
Presiden Kelima RI itu juga menyampaikan di Jakarta Utara ada dikenal dengan Gang Senggol di mana pemukiman warga sangat tidak layak huni. Gang itu bahkan ketika jalan kaki di dari dua arah harus bersenggolan saking sempitnya.
Megawati lalu menanyakan kepada kadernya apakah pernah melihat kondisi rakyat tersebut.
"Siapa di sini yang enggak pernah turun ke bawah? Ayo, angkat tangan," tanya Megawati.
Megawati lalu memerintahkan kepada kadernya di PAC dan Anak Ranting agar melaporkan legislator yang tidak turun ke bawah.
"Laporan kepada Ibu langsung. Kalau mereka ini, yang kayak bos-bos ini, sudah jadi dan tidak mau turun ke bawah ke tempatmu, bilang sama Ibu, ini janji saya, lho," kata Megawati.
Baca Juga: Sambil Menangis, Puan Sampaikan Permintaan Maaf PDIP Atas Perilaku Kadernya Yang Langgar Konstitusi
"Jangan enak-enak, kan, saya sudah bilang. Partai ini mau saya jadikan Partai Pelopor, kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out! Ini benar, lho, bukan drama," tegas Megawati.
Putri Proklamator RI Bung Karno ini meminta kadernya di tingkat PAC dan Anak Ranting agar tak takut melapor.
"Kamu itu punya hak kedaulatan rakyat. Dari kamulah sebenarnya mereka ini akan jadi pemimpin-pemimpin yang harusnya mencintai rakyat," tegas Megawati.
Megawati menyatakan PDIP bukan partai elektoral, melainkan substansi melayani rakyat.
"Tidak ada elektoral hanya perhitungan suara. Harus dilayani rakyatmu itu," kata Megawati disambut gemuruh para kader.
Berita Terkait
-
Megawati Soroti Kondisi Hukum Saat Ini: Hukum Berkeadilan Vs Hukum Yang Dimanipulasi
-
Bukan Saat Rakernas, Megawati Bakal Beberkan Sikap Politik PDIP Pada Momen Ini
-
Megawati Tak Umumkan PDIP Oposisi Atau Gabung Pemerintah: Gue Mainin Dulu Dong!
-
Sebut Pemilu 2024 Adalah Yang Terburuk, PDIP Minta Sistem Pemilu Ditinjau Kembali
-
Sambil Menangis, Puan Sampaikan Permintaan Maaf PDIP Atas Perilaku Kadernya Yang Langgar Konstitusi
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka
-
Kemenkes Kerahkan 513 Nakes ke Wilayah Paling Terisolir di Aceh
-
KPK Endus Perintah Petinggi Maktour Travel untuk Hancurkan Barang Bukti Kasus Haji
-
Pejabat OJK-BEI Mundur Saja Tak Cukup, Ketua Banggar DPR Desak Rombak Aturan 'Free Float'
-
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB, KPK Telusuri Komunikasi Ridwan Kamil dan Aliran Dana Miliaran
-
Gus Yahya Buka Suara: Tambang Jadi Biang Kerok Kisruh di Tubuh PBNU?
-
KPK Sita Dokumen Proyek Hingga Barang Bukti Elektronik dari Kantor Wali Kota Madiun
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
PBNU Rayakan Harlah Satu Abad di Istora Senayan Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir
-
KPK Bongkar Alur Jual Beli Kuota Haji Khusus: Siapa 'Main' di Balik 20.000 Kuota Tambahan?