Suara.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin memberikan pelatihan terhadap para juru parkir liar. Ia pun berpesan agar bimbingan yang diberikan tak boleh asal-asalan.
Mujiyono menyebut jika pelatihan hanya sekadar formalitas, nantinya para jukir liar ini malah akan balik lagi mengatur parkiran secara ilegal.
“Menurut saya, rencana Pemprov untuk memberikan pelatihan itu baik. Tapi harus digarisbawahi bahwa pelatihan yang diberikan itu harus benar-benar aplikatif dan langsung dipraktikkan dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya,” ujar Mujiyono kepada wartawan, Senin (27/5/2024).
Baca Juga: Ultimatum Oknum RT jika Terima Duit Jukir Liar, Pj Gubernur Heru Budi: Bakal Langsung Dicopot!
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI ini mengaku khawatir nantinya para jukir liar yang dilatih tidak dapat mengaplikasikannya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak.
“Jangan hanya memberikan pelatihan-pelatihan formalitas dan ternyata tidak dapat diaplikasikan mereka untuk mencari nafkah bagi keluarga para Jukir,” ucap Mujiyono.
Menurutnya, pemberian pelatihan ini juga harus berdasarkan profiling yang dilakukan terhadap para jukir. Dengan demikian, ilmu yang diterima akan sejalan dengan bakat yang dimiliki.
Baca Juga: Resmi Dilarang Nyari Duit di Minimarket, 127 Jukir Liar 'Digaruk' Pemprov DKI
“Mesti dilakukan profiling, misalnya ada Jukir yang dapat bekerja sebagai Satpam, maka perlu diberi pelatihan dan disalurkan menjadi petugas keamanan baik di kantor pemerintah ataupun swasta,” pungkasnya.
Baca Juga: Awal Juni, Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah
Seleksi Jukir Sebelum Beri Kerjaan
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebut pihaknya tak bisa begitu saja dengan mudah memberikan pekerjaan kepada para jukir liar di minimarket. Ia mengaku akan lebih dulu melakukan seleksi terhadap para jukir.
Apalagi, kata Hari, para jukir liar itu belum tentu seluruhnya merupakan warga DKI Jakarta.
Hal ini dikatakan Hari menanggapi rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang ingin memberikan para jukir minimarket pekerjaan.
"Ya kita harus ada seleksi juga, kan belum tentu juga mereka punya KTP DKI Jakarta," ujar Hari kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).
Selain itu, Hari menyebut perlu diketahui lebih dulu mengenai minat pekerjaan dari para jukir liar itu. Pihaknya melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransgi DKI akan melakukan penelusuran.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Razia Pengemis hingga Gelandangan, 2 Ribu Orang Terjaring Sepanjang 2024
-
Awal Juni, Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Daerah
-
Viral Juru Parkir Dikeroyok Ratusan Driver Ojol di Pekanbaru, Polisi sampai Lepaskan Tembakan Peringatan
-
Viral Juru Parkir di Pekanbaru Nyaris Diamuk Ratusan Driver Ojol, Polisi Sampai Keluarkan Senjata Api
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Pantau Kondisi Kesehatan Gus Yaqut yang Dirawat di RS Polri
-
Jokowi Mulai Safari ke Lampung, Gerindra Tak Masalah: Selamat Ya, Sudah Sehat Kembali
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa