Lempar 'Bola Panas' soal Putusan MA Hapus Batas Usia Kepala Daerah, Begini Kata Puan PDIP

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Politik, Puan Maharani menyerahkan bola panas kepada masyarakat terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghapus aturan batas usia calon kepala daerah.

"Jadi, ya selanjutnya, silakan masyarakat yang kemudian melihat apakah itu yang terbaik atau tidak," kata Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Ia mengatakan, adanya putusan MA itu harus digunakan pada Pilkada yang benar-benar harus dilaksanakan dengan baik.

"Ya seharusnya keputusan ma itu berlaku untuk proses-proses Pilkada, itu kan untuk proses Pilkada yang baik, berjalan, jujur adil, dan memang terbaik untuk pelaksanaan Pilkada ke depan bagi bangsa dan negara," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, masyrakat nantinya bisa memberikan masukan terhadap adanya putusan MA tersebut.

"Ya silakan masyarakat yang kemudian memberikan masukannya," pungkasnya.

Dilaporkan ke KY

Buntut putusan itu, tiga hakim MA dilaporkan ke Komisi Yudisial. Pelapor dalam perkara ini adalah Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi).

"Tujuan kami ke KY adalah melaporkan tiga hakim yang kemarin membuat putusan yang sangat janggal dan mencederai masyarakat, yaitu Yodi Martono Wahyunadi, Yulius, dan Cerah Bangun," kata Direktur Gradasi, Abdul Hakim, di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Baca Juga: 3 Hakim MA Dilaporkan Gegara Hapus Batas Usia Kepala Daerah, KY: Kami Tak Berwenang Adili Putusan Hakim

Putusan Kilat

Ia menyebutkan tiga alasan pihaknya mengajukan laporan ke KY. Alasan pertama adalah menurut mereka, proses pemeriksaan oleh MA dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan terkesan terburu-buru.

"Waktu pemeriksaan hingga keputusan hanya tiga hari. Ini kami duga terkesan terburu-buru. Pada umumnya, kalau kita melihat kajian pengujian di MA itu menurut kajian PSHK putusan butuh waktu sekitar 6 bulan dan/atau 50 bulan. Ada apa kok secepat ini? Ini patut kami curigai," ucap dia.

Alasan kedua adalah pihaknya menilai putusan itu terkesan diprioritaskan.

"Kalau kita yang uji di lapangan, biasanya praktiknya lama. (Putusan) ini seperti diprioritaskan. Pertanyaan kita, kenapa diprioritaskan? Untuk siapa?" ujarnya.

Alasan terakhir adalah menurut mereka, putusan tersebut problematik karena batasan minimal usia kepala daerah ditetapkan ketika sejak menjadi calon, bukan sejak dilantik.