Suara.com - Wacana pemotongan upah pekerja demi tabungan perumahan rakyat alias Tapera masih menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Kekinian, penolakan terhadap payung hukum PP Nomor 21 tahun 2024 makin kencang.
Komika Soleh Solihun di akun X miliknya membuat video yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan jajaran menteri untuk bisa membatalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera.
Soleh dalam video itu membagikan pengalaman pribadinya yang juga pernah bekerja dengan gaji UMR. Menurut Soleh, para pekerja UMR akan sangat dirugikan jika upah mereka dipotong, meski hanya ratusan ribu.
"Kalau saya mah cuma mau ngomong gini. Pak, saya 7 setengah tahun pernah merasakan penghasilan se-UMR atau sedikit di atas UMR. Itu beda 100 atau 200 ribu atau 50.000 per bulan kerasa," kata Soleh seperti dikutip, Rabu (5/6/2024).
"Tiba-tiba ditambah lagi ada tabungan tapi wajib tapi tabungan. Udah gitu kantor harus bayar 0.5 persen. Wah kalau kantornya tiba-tiba bilang banyak pengeluarkan harus di PHK karyawannya, ah pusing pak," tambah Soleh.
Soleh kembali menyebut bahwa apa yang diinginkan oleh Jokowi memang memiliki niat mulia. Namun ditegaskan Soleh niat mulia menjadi percuma jika kemudian malah merugikan banyak pihak.
Soleh juga menyindir konsep gotong royong yang digembar-gemborkan di Tapera ini. Soleh bilang gotong royong itu kalau ada panggung 17 Agustus atau bersihin selokan lingkungan.
"Tolonglah yah pak, niat mulia ini kalau cara-caranya lebih merugikan orang, kayaya harus dipikirkan lagi deh," tegas Soleh.
Tapera Tak Salurkan Rp567 Miliar Milik Nasabah
Baca Juga: Jokowi Mendadak Out of The Box di Akhir Masa Jabatnya, Kini Wacanakan ART dari China
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2021 sempat membuka borok atau bahasa anak zaman sekarang spill terkait pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat alias Tapera.
Pada laporan BPK bernomor 202/LHP/XVI/l2/2021 tertanggal 31 Desember 2021, pemeriksaan dilakukan di sejumlah wilayah mulai dari DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
Dari laporan itu terungkap bahwa 124.960 orang pensiunan peserta Tapera yang belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar Rp567.457.735.810 atau sekitar Rp567,5 miliar.
Temuan BPK per 2021 ini juga menunjukkan bahwa ada 40.266 peserta pensiun ganda dengan dana Tapera sebesar Rp130,3 miliar.
Jumlah 124.960 pensiunan dari laporan BPK itu bersumber dari konfirmasi dengan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Taspen.
124.960 pensiunan ini ialah anggota Tapera yang sudah berakhir masa aktifnya disebabkan meninggal atau pensiun sampai pada triwulan ketiga tahun 2021. Namun di catat sebagai peserta aktif.
Rinciannya dari 124.960 itu ialah 25.764 orang dari data BKN dan 99.196 orang pensiunan dari data Taspen.
Sedangkan saldo Rp567,5 miliar dari 124.960 orang pensiunan itu terdiri atas Rp91 miliar dan Rp476,4 miliar masing-masing dari data BKN dan data Taspen.
Pada laporan tahun itu, Tapera mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang.
Laporan BPK ini juga menemukan fakta tak kalah mengejutkan. BPK melakukan konfirmasi lanjutan kepada 5 pemberi kerja dan dari hasil konfirimasi itu terdapat fakta bahwa 191 peserta Tapera sudah pensiun dan meninggal. Namun hak mereka belum disalurkan oleh Tapera.
Bukti dari 191 peserta ini dikuatkan dengan SK Pensiun atau Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).
Namun kemudian data-data itu belum dimutakhirkan oleh pemberi kerja, sehingga status kepesertaan di BP Tapera masih tercatat sebagai peserta aktif.
Di laporan pemeriksaan BPK, selain soal pemutakhiran status pekerja, untuk proses pengembalian tabungan harus sesuai dengan pemutakhiran nomor rekening oleh pekerja.
Terkait temuan BPK ini, Tapera telah mencoba melakukan sosialisasi terkait pemutakhiran data termasuk mekanisme perubahan status.
Namun, karena banyaknya data dan jumlah peserta yang harus diinput oleh pemberi kerja dan keterbatasan sumber daya di pihak pemberi kerja, muncul kemungkinan terjadi kesalahan.
Berita Terkait
-
Jokowi Mendadak Out of The Box di Akhir Masa Jabatnya, Kini Wacanakan ART dari China
-
Keppres IKN Bisa Diteken Presiden Terpilih, Begini Guratan Tanda Tangan Prabowo
-
Jokowi Klarifikasi Pemberian Izin Tambang Ormas: Diberikan Kepada Koperasi atau Badan Usaha
-
Jokowi Soal Persiapan 17-an Di IKN: Hampir Beres, Tak Ada Masalah
-
Jokowi: Keppres Pemindahan Ibu Kota Bisa Ditandatangani Presiden Terpilih
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Turki Peringatkan Hamas Soal Serangan Israel di Doha
-
Bandingkan Indonesia dengan Nepal, Jhon Sitorus Sindir Pejabat yang Ogah Mundur
-
Disindir DPR 'Boleh Koboy Asal Berisi', Menkeu Purbaya Sardewa Langsung Tunduk
-
Banjir Landa Bali dan NTT, Prabowo Perintahkan BNPB Bertindak Cepat
-
Gerak Cepat, Fraksi Gerindra DPR Nonaktifkan Rahayu Saraswati
-
Ini Isi Potongan Video yang Buat Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI
-
Peter F Gontha Bongkor Sosok Asli Purbaya Yudhi Sadewa: Bukan Rotasi Kabinet Biasa!
-
Bukan Kaleng-kaleng, Karyawan Kemenkeu Bongkar Sosok Menkeu Baru Purbaya Yudhi
-
Buntut Blunder Viral, Ini 4 Fakta Mundurnya Keponakan Prabowo dari Kursi DPR
-
Kekayaan Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo yang Mundur dari DPR RI hingga Minta Maaf!