Habis Oneng Terbitlah Si Doel! Rano Karno Pakai Urat Kritik Program Makan Siang Gratis

Suara.com - Politisi PDIP Rano Karno jadi sorotan publik setelah mengeluarkan kritik keras soal program makan siang gratis hingga wacana ormas kelola hasil tambang.

Pernyataan pria yang dikenal luas sebagai sosok si Doel ini disampaikan saat rapat dengar pendapat umum Panca Pembiayaan Pendidikan dan Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti oleh ormas pada Selasa 4 Juni 2024.

Soal makan siang gratis, Rano mempertanyakan perihal anggaran negara yang akan digunakan. Menurut Rano, anggaran yang kelak akan dipakai itu akan taruh di bagian kementrian apa.

“Pemerintah akan berganti? Apakah pemerintahan besok tetap Kemendikbudristek? Makan gratis ada di mana? Dititip di BOS? Dititip di mana?” kata Rano dengan nada cukup tinggi, seperti dikutip, Kamis (6/6/2024).

Anggota DPR dari Komisi X itu kemudian juga sempat menyinggung soal fasilitas bobrok sekolah di Banten. Ia mengatakan banyak sekolah di Banten yang tidak memiliki WC.

"Banten banyak sekolah yang tidak memilki wc, pak. Makanya saya minta maaf, waktu saya jadi Gubernur, bantuan kepada sekolah yang berbasis kepada masyarakat ini maaf masih cukup tinggi, setelah itu tak ada lagi," kata Rano.

Rano Karno juga berikan kritik tajam perihal wacana ormas kelola hasil tambang yang belakangan ramai dibicarakan.

Si Doel berharap konsensi pertambangan ke ormas bisa membantu operasional. Video Rano dengan nada tinggi mengkritisi soal program-program yang sedang ramai diperbincangkan ini mendapat pujian dari netizen.

"Harusnya didampingi Mandra agar tambah ngegas," cuit salah satu pengguna X.

Baca Juga: Rieke Diah Pitaloka

"Belum oposisi resmi udah mantabbb bangettt dahhh ,,, Si Doel ama Si Oneng nge gas bangetttt," sambung akun lainnya.

Rieke Diah Pitaloka Kritik Tapera

Sebelumnya, politisi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka yang akrap disebut Oneng juga jadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan keras soal Tapera.

Rieke Diah Pitaloka mendesak agar pemerintah membatalkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

"Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan PP Nomor 25 Tahun 2020 juncto PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat," kata Rieke.

Dalam desakannya, politisi PDIP ini juga turut mempertanyakan dana senilai Rp2,5 miliar yang seharusnya menjadi modal awal yang diberikan pemerintah kepada Badan Pengelola (BP) Tapera.