Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk membangun Istana Negara di Papua, Kota Jayapura. Permintaan itu sebelumnya juga sudah disampaikan pada 2019 lalu.
Permintaan itu disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Nerlince Wamuar saat mereka bertemu dengan Presiden Jokowi bersama Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).
"Yang saya sampaikan hari ini adalah tentang rencana pembangunan Istana Negara di Papua yang telah kami sampaikan pada tanggal 12 September 2019, dalam tim 61. Hari ini kami juga menyampaikan itu kepada Bapak Presiden," kata Nerlince saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Nerlince mengatakan adanya Istana Negara di Papua, tepatnya di Kota Jayapura akan memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai contoh, para ketua MRP harus terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden pada Rabu ini.
"Hari ini kami orang Papua, Ketua-ketua MRP datang ke Jakarta, tapi kalau ada kantor Istana Presiden di Papua, di Jayapura, kami tidak perlu datang ke sini," ujar dia.
MRP pun masih menunggu keputusan Presiden soal rencana Istana Negara di Papua tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, MRP juga mengungkapkan harapan agar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dijadwalkan pada November mendatang, terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang merupakan orang asli Papua.
"Karena pemerintah pusat dengan niat baik sudah memberikan kami otonomi khusus, sehingga otonomi khusus ini penyaluran anggarannya melalui kabupaten/kota secara langsung, tidak seperti otonomi khusus yang sebelumnya melalui provinsi, tetapi sekarang langsung melalui kabupaten/kota sehingga kami minta kepada Bapak Presiden agar bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur adalah orang asli Papua," ujar Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak.
Baca Juga: Komentar Jokowi Usai Saksikan Timnas Indonesia Bekuk Filipina 2-0 di SUGBK
Mengenai pelaksanaan pilkada serentak, Agustinus memastikan bahwa wilayah Papua aman dan kondusif.
"Sebagai lembaga kultur, kami merasa Papua itu aman. Tidak ada masalah," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Jawab Kritik Masyarakat soal Revisi UU TNI, Begini Jawaban Panglima Sampai Kutip UU
-
Jokowi Yakin Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Pada Akhir 2024
-
AHY Ikut Hadir saat Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol Akhir Mei? Begini Kata Demokrat
-
Komentar Jokowi Usai Saksikan Timnas Indonesia Bekuk Filipina 2-0 di SUGBK
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI