Suara.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika membantah adanya hubungan politis dalam penegakan hukum kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku sebagai tersangka.
Dia menegaskan, tidak ada agenda politik apapun dalam upaya KPK untuk menemukan Harun Masiku yanh sudah menjadi buronan selama 4 tahun terakhir.
"Tidak dalam rangka agenda politik apapun, pemberitaan maupun kegiatan yang dilakukan penyidik," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
"Apabila itu terjadi secara bersamaan atau kebetulan, itu hanya kebetulan saja," tambah dia.
Dia menjelaskan, bahwa penyidik mencari Harun Masiku tanpa henti. Bahkan, lanjut dia, pencarian dilakukan hingga ke beberapa negara.
"Semua informasi baru yang didapatkan oleh penyidik, akan ditindak lanjuti baik itu melalui pemeriksaan maupun upaya-upaya penyidikan lainnya," tandasnya.
Sekadar informasi, KPK kembali melakukan penggeledahan dan memeriksa sejumlah saksi berkenaan dengan pencarian Harun Masiku baru-baru ini.
Hal itu menimbulkan anggapan bahwa pergerakan KPK ini berkaitan dengan peta politik yang berubah pada Pemilu 2024, termasuk kabar keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP.
Terbaru, KPK memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, Senin (10/6/2024).
Baca Juga: Ngaku Fokus Nyari tapi Belum Ada Hasil, KPK: Kalau Ada yang Lihat Harun Masiku, Kabari Kami
Pada pemeriksaan tersebut, dua ponsel dan sebuah buku catatan yang diklaim berisi agenda internal PDIP seperti strategi pemenangan Pilkada 2024 milik Hasto disita oleh penyidik KPK.
Berita Terkait
-
Staf Hasto Ngaku Trauma Dibentak Penyidik, KPK Siap Buka Rekaman CCTV Dan Audio Pemeriksaan
-
Periksa Gus Muhdlor, KPK Dalami Penerimaan Uang Untuk Kepentingan Politik
-
Tak Terima Hasto Dan Stafnya Digeledah KPK, Seluruh DPD PDIP Nyatakan Sikap Perlawanan
-
Bukan Hanya Tak Etis, Penyitaan Barang Hasto PDIP Juga Disebut Melanggar Hukum
-
Kekayaan Firli Bahuri, Eks Ketua KPK Ampuh 7 Bulan Jadi Tersangka tapi Tak Ditahan
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025