Suara.com - Jajaran Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyatakan sikap melawan dan mengkritisi proses hukum yang dialami Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Terlebih apa yang dialami Staf Hasto, Kusnadi yang digeledah dan disita ponsel, buku catatan partai hingga buku tabungan pribadinya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purba Bakti.
Pernyataan sikap itu disampaikan mewakili seluruh DPD PDIP di Indonesia oleh Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara, Asrul Rasyid Ichsan di sela-sela acara Sekolah Hukum yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
Asrul didampingi sejumlah pimpinan DPD PDIP lainnya seperti Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat, Ketua DPD PDIP Maluku Utara, Muhammad Sinen, Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan, Giri Kiemas, dan Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan.
"Baik teman-teman sekalian setelah kami dan seluruh pengurus mengikuti sekolah hukum pada hari ini kami bersekapat untuk membacakan pernyataan sikap terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Asrul memulai pernyataannya.
Ia mengatakan, jika DPD PDIP seluruh Indonesia telah menyermati apa yang menjadi dinamika politik belakangan ini. Menurutnya, sebagai kader PDIP, pihaknya merasa ada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan terhadap apa yang dialami Kusnadi.
"Kami merasakan ketidakadilan dan kesewenang wenangan terhadap perlakuan kepada saudara Kusnadi Staf Sekjen PDI Perjuangan oleh saudara Rossa Purba Bekti ketika dipanggil sebagai saksi di KPK," katanya.
Ia menegaskan, seluruh kader pengurus partai dari anak ranting, ranting, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Indonesia mengecam perampasan barang-barang milik Kusnasi terutama milik partai oleh penyidik KPK Kompol Rossa Purba Bekti.
"Kami prihatin KPK disalahgunakan oleh oknum saudara Rossa Purba Bekti hanya karena ambisi pribadinya," ujarnya.
"Apa yang dilakukan oleh saudara Rossa Purba Bekti dengan menyamar merampas barang milik partai intimidasi dan melakukan pemeriksaan terhadap saudara Kusnadi selama tiga jam tanpa surat panggilan. Kalau cara pemeriksaan seperti ini ke depan tidak akan ada lagi menjadi saksi di KPK," sambungnya.
Baca Juga: Bukan Hanya Tak Etis, Penyitaan Barang Hasto PDIP Juga Disebut Melanggar Hukum
Ia pun menegaskan, menyanyangkan adanya perlakuan Kompol Rossa tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta agar KPK yak perlu ragu mengungkap siapa dalang dibalik adanya perlakuan tersebut.
"Karena itu lah KPK jangan ragu untuk menegakan disiplin guna mengungkaokan siapa di belakang Rossa Purba Bekti dan kami tidak menerima perlakuan seperti itu," tegasnya.
"Oleh karena itu seluruh jajaran partai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Cabang Ranting dan Anak Ranting akan bersatu di seluruh Indonesia untuk mengawal kepentingan partai PDI Perjuangan," tambahnya.
Berita Terkait
-
Bukan Hanya Tak Etis, Penyitaan Barang Hasto PDIP Juga Disebut Melanggar Hukum
-
Koar-koar soal Arogansi Kekuasaan, Seruan Hasto Kristiyanto ke Kader PDIP: Lawan Hukum Kolonial!
-
Minta Kader Banteng Terus Berjuang Agar Indonesia Tak Amblas, PDIP Akan Rumuskan Ulang Kurikulum Hukum
-
Kekayaan Firli Bahuri, Eks Ketua KPK Ampuh 7 Bulan Jadi Tersangka tapi Tak Ditahan
-
Ngaku Fokus Nyari tapi Belum Ada Hasil, KPK: Kalau Ada yang Lihat Harun Masiku, Kabari Kami
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa, Relawan PROBO Siap Kawal Program Strategis
-
Dari Limbah ke Pasar Dunia, Rahasia Wayan Sudira Ubah Sampah Kayu Laut Jadi Cuan Ekspor
-
Ukir Prestasi, Gus Ipul Apresiasi Siswa Sekolah Rakyat Surakarta
-
Viral Manusia Silver Todong Pisau di Kuta, Polisi Tangkap Pria Asal Bandung
-
Amnesty Desak DPR Segera Sahkan UU Anti Bahan Korosif Usai Kasus Andrie Yunus
-
Usman Hamid Kritik Peradilan Militer yang Abaikan Korban: Kehilangan Legitimasi Hukum
-
Pernyataan Presiden soal Dolar Dinilai Bisa Jadi Sentimen Negatif bagi Rupiah
-
Pengamat UMBY Soroti Pernyataan Prabowo, Harga Tempe Bisa Naik karena Dolar
-
Usman Hamid: Keadilan bagi Andrie Yunus Mustahil Tercapai di Peradilan Militer
-
Aktivis Sebut Jokowi Idap Megalomania dan Waham Kebesaran soal IKN: Ada Gangguan Kejiwaan