Suara.com - Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zainut Tauhid Sa'adi, mengaku prihatin setelah PPP gagal lolos ke parlemen untuk periode lima tahun ke depan. Menurutnya, ini merupakan musibah besar buat partai Kakbah.
"Sehubungan dengan tidak lolosnya PPP pada ambang batas Pemilu tahun 2024, sebagai orang yang pernah dibesarkan di PPP saya merasa sangat prihatin melihat nasib PPP yang tidak lolos PT dalam Pemilu 2024," kata Zainut dalam keterangannya, Sabtu (15/6/2024).
"Menurut saya hal ini merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini setia dan istikamah (konsisten) memberikan kepercayaan kepada PPP sebagai wadah perjuangan dan penyalur aspirasi politiknya," sambungnya.
Ia mengatakan, keterpurukan suara PPP adalah sebuah harga yang harus dibayar oleh para pimpinan dan elit partainya yang tidak memiliki kepekaan terhadap perasaan publik.
Ia pun lantas menyinggung sejumlah elit PPP yang gemar mempertontonkan adanya konflik kepada publik.
"Hal itu tercermin dari ketidak mampuannya mengelola konflik internal partai dengan baik, bahkan sebagian dari elitnya memiliki kegemaran mempertontonkan konflik secara terbuka di depan publik," katanya.
Untuk itu ia pun menilai wajar jika PPP kekinian tak lolos ke parlemen. Hal itu dianggapnya sebagai sebuah hukuman.
"Wajar jika publik memberikan hukuman dengan tidak memilih PPP di Pemilu 2024, karena muak melihat partai yang mengusung jargon agama tetapi hobinya sering berkonflik," tuturnya.
Sebagai senior partai, Zainut lantas memberikan sejumlah imbauannya terhadap elit PPP. Setidaknya ada 5 poin imbauan salah satunya mendesak agar elit PPP minta maaf.
Baca Juga: Sindir Mardiono? Suharso soal Nasib PPP Tak Lolos Parlemen: Pimpinan yang Bertanggung Jawab!
- Tidak saling menyalahkan dan mencari biang kerok dari keterpurukan PPP, apalagi melakukan tindakan destruktif yang justru dapat merusak citra PPP.
- Segera melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat tali silaturahmi, membangun persaudaraan untuk membangkitkan moral kader dan simpatisan PPP di tingkat _grassroot._
- Melakukan refleksi secara mendalam atas musibah ini agar dapat mencari solusi yang tepat untuk membangun kembali PPP dimasa yang akan datang.
- Elit politiknya jangan memberikan pernyataan kontroversial, yang dapat mengundang polemik yang tidak produktif.
- Kepada pimpinan dan elit PPP agar segera meminta maaf secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggung jawaban moral atas tidak lolosnya PPP pada ambang batas Pemilu tahun 2024.
"Akan lebih bijak jika permohonan maaf itu disertai dengan pernyataan pengunduran diri elit tertinggi partai dari jabatannya secara ikhlas dan legowo," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
"Kita Rampok Uang Negara!", Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo, BK Duga Pelaku Mabuk Berat
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia