Suara.com - Pemerintah Jalur Gaza mendesak masyarakat internasional menekan Israel menghentikan aksi kejahatan yang menyebabkan kelaparan.
Aksi tersebut dilakukan sebagai alat penekan warga sipil di wilayah kantung Palestina yang telah lama menderita akibat blokade belasan tahun Tel Aviv dan perang yang berkobar sejak 7 Oktober 2023.
"Otoritas pendudukan Israel dan pemerintah Amerika Serikat menggunakan bantuan dan makanan sebagai pengaruh politik terhadap warga sipil di Gaza, dengan sengaja membiarkan kelaparan dan memperburuk kondisi kemanusiaan,” kata kantor media pemerintah Gaza dalam sebuah pernyataan, dikutip Selasa (18/6/2024).
Menurut kelompok internasional, sebanyak 2,4 juta penduduk Gaza menghadapi kelaparan akibat perang yang masih berlangsung dan pembatasan yang diberlakukan Israel.
Pernyataan itu menegaskan bahwa penduduk Gaza “mengalami kondisi kemanusiaan yang parah dan kelaparan yang nyata, terutama di Kota Gaza dan Gaza Utara.”
Hal itu juga menekankan bahwa situasi ini " menyalahi nilai-nilai moral dan kemanusiaan serta hukum internasional, mengeksploitasi kebutuhan anak-anak, warga sipil, dan pasien untuk tujuan politik, sehingga membahayakan nyawa mereka.”
Israel telah memberlakukan blokade parah di wilayah kantung tersebut sejak 2006, dan serangan militer baru-baru ini memaksa hampir dua juta penduduk berada dalam malapetaka.
Kantor media itu memperingatkan bahwa pelanggaran hak manusia ini "akan menyebabkan bencana dan dampak buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi situasi kemanusiaan.
Kantor itu mengecam "kejahatan kelaparan" dan menyerukan mereka yang bertanggung jawab dibawa ke hadapan "pengadilan internasional karena melakukan kejahatan ini."
Kantor media itu juga mendesak masyarakat internasional “memberikan tekanan serius untuk menghentikan genosida dan penggunaan makanan serta bantuan sebagai alat politik terhadap warga sipil, anak-anak, pasien, dan korban luka.”
Israel menghadapi kecaman internasional karena mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, dan terus melakukan serangan brutal di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. (Antara/Anadolu)
Berita Terkait
-
UNEP Peringatkan Kerusakan Gaza Bukan Hanya Kemanusiaan, Tapi Juga Lingkungan
-
14 Negara Setuju, AS Sendirian Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB
-
Gaza Diblokade, Warga Israel Geruduk Rumah Netanyahu: Akhiri Perang!
-
Korban Tewas Kelaparan di Gaza Tembus 212, Hampir Separuh Anak-anak
-
Peringatan Keras Paus Leo XIV Terkait Krisis Kemanusiaan di Jalur Gaza
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Wings Air Resmi Buka Rute Jember-Bali, Jadwal Penerbangan Segera Dirilis
-
Bangun Ulang dari Puing, 5 Fakta Rumah Ahmad Sahroni Rata dengan Tanah Usai Tragedi Penjarahan
-
Ulah Camat di Karawang Diduga Tipu Warga Rp1,2 Miliar Modus Jual Rumah, Bupati Aep Syaepuloh Murka
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online