Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan laju inflasi. Bahkan kinerja TPID juga diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ganjaran penghargaan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Jumat (14/6/2024).
"Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Presiden di Istana, dan juga [ini] menjadi pemicu bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan penghargaan," ujar Tito pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/6/2024).
Tito mengatakan, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah berdampak terhadap pengendalian inflasi. Bahkan, Presiden Jokowi mengapresiasi rapat yang berlangsung mingguan tersebut.
"Karena sangat dinamis dan di angka yang sekarang (per Mei 2024) [sebesar] 2,84 persen juga beliau cukup happy," ujarnya.
Beberapa TPID yang menerima penghargaan tersebut untuk tingkat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimatan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk TPID tingkat kota, yaitu Pekanbaru, Madiun, Banjarmasin, Bone, dan Mataram. Sementara di tingkat kabupaten, yakni Tanah Datar, Kebumen, Kutai Kartanegara, Boalemo, dan Lombok Barat.
Penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aspek penilaiannya pun bukan hanya capaian angka inflasi, tapi juga kebijakan intervensi yang dilakukan TPID.
"Kami juga sudah mengatakan kepada Menkeu supaya segera untuk memberikan penghargaan dalam bentuk dana insentif fiskal atau dana insentif daerah," ujarnya.
Di lain sisi, Tito tetap mewanti-wanti daerah yang inflasinya tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, meski angka inflasi secara nasional per Mei 2024 terkendali sebesar 2,84 persen, kondisi di daerah masih beragam. Karena itu, dia meminta daerah yang inflasinya tinggi mengevaluasi dan menemukan penyebab tingginya angka tersebut.
"Kemudian apa upaya untuk menurunkannya, melakukan langkah-langkah rapat koordinasi dan intervensi dengan stakeholder terkait," jelasnya.
Berita Terkait
-
Cegah Kelumpuhan Permanen, Mendagri Dorong Kepala Daerah Genjot Vaksinasi Polio
-
SYL Komplain Ke Jokowi, Tiap Tahun Kementan Sumbang Rp 15 T: Harusnya Negara Beri Saya Penghargaan
-
Diam-diam Rutin Ditemui Jokowi Bahas Pilkada, Surya Paloh Ngaku Bukan Pertemuan Spesial
-
Alasan Jokowi Sebut Konser Taylor Swift dan Coldplay Jadi Penyebab Kurs Rupiah Turun
-
Refleksi Para Pakar Filsafat Hukum Sebut Demokrasi Era Jokowi Dikorbankan
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR