Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengeluarkan surat rekomendasi perihal rekam jejak etik para calon pimpinan (capim) KPK yang berasal dari internal lembaga tersebut.
Meski pada 2019 lalu KPK pernah mengeluarkan surat rekomendasi berisikan pernyataan bahwa mantan ketua KPK Firli Bahuri, yang saat itu menjabat sebagai deputi penindakan KPK telah melakukan pelanggaran etik berat, kali ini KPK tidak akan melakukan hal serupa.
Surat rekomendasi tersebut sebelumnya dikeluarkan KPK saat Firli sedang dalam proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2024 di DPR RI.
"Terkait seleksi capim kali ini, KPK belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan calon-calon karena tentunya sama-sama kita ketahui sampai dengan saat ini belum ada rilis resmi dari pansel," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).
Dia juga meminta kepada masyarakat untuk langsung menyampaikan kepada panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (cadewas) KPK jika terdapat calon yang perlu diberikan atensi lebih.
"Jadi tentunya, kita menghormati prosesnya dan apabila ada calon-calon yang menurut masyarakat perlu ada atensi khusus, saya pikir masyarakat bisa langsung menyampaikan hal tersebut ke pansel sebagai bahan pertimbangan," ujar Tessa.
Pimpinan Lain Daftar Capim Lagi
Diketahui, sejumlah pimpinan KPK kembali mendaftar sebagai capim. Mereka di antaranya Johanis Tanak dan Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
Sekadar informasi, Tim Panitia Seleksi (Pansel) menutup masa pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.
Baca Juga: Tak Sudi SYL dkk Divonis Ringan, KPK Siap Banding
Hingga akhir masa pendaftaran, Wakil Ketua Tim Pansel Arif Satria mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK sebanyak 525 orang.
"Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang," kata Wakil Ketua Tim Pansel Arif Satria kepada wartawan, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa ada sebanyak 318 orang yang mendaftar sebagai capim KPK, sementara 207 orang mendaftarkan diri menjadi calon Dewas KPK.
Berita Terkait
-
Tak Sudi SYL dkk Divonis Ringan, KPK Siap Banding
-
Tak Ngotot Seperti Ghufron dkk, Nawawi Pomolango Ogah Maju Capim Lagi: Terlalu Banyak Masalah di KPK
-
Dicap Rusak KPK, Novel Baswedan Ungkit 'Dosa-dosa' Ghufron Gegara Daftar Capim Lagi: Mestinya Dia Dihukum Berat
-
Masuk Babak Baru, 15 Eks Pegawai KPK Bakal Segera Diadili Kasus Pungli Rutan
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
KPK Pamerkan Barang Bukti Lima Koper Berisi Uang Rp5,19 Miliar Korupsi Bea Cukai
-
Pakistan Bombardir Kabul, Konflik dengan Afghanistan Memasuki Fase Perang Terbuka
-
Anggota DPR Minta Impor 105 Ribu Pickup India Dibatalkan: Ini Dirancang Diam-diam
-
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Diringkus Saat Hendak Menyeberang ke Malaysia
-
Golkar Tegaskan Anggaran MBG Disepakati Bulat di DPR: Tak Ada yang Menolak, Termasuk PDIP
-
Akhir Kisah Meresahkan Ibu-Ibu Viral Suka Tak Bayar Makan, Kini Diboyong ke RSKD Duren Sawit
-
Akun Telegram Catut InaEEWS BMKG Sebarkan Peringatan Gempa Palsu, Publik Diminta Waspada
-
Diduga Jadi Sarang Prostitusi, Dua Akses Taman Kota Cawang Ditutup Permanen
-
Soal Mobil Dinas Rp 8,5 M, Golkar Tegur Gubernur Kaltim: Dengarkan Suara Rakyat!
-
Transjakarta Perketat Standar Keselamatan, Pramudi yang Kurang Fit Dilarang Bertugas