Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengeluarkan surat rekomendasi perihal rekam jejak etik para calon pimpinan (capim) KPK yang berasal dari internal lembaga tersebut.
Meski pada 2019 lalu KPK pernah mengeluarkan surat rekomendasi berisikan pernyataan bahwa mantan ketua KPK Firli Bahuri, yang saat itu menjabat sebagai deputi penindakan KPK telah melakukan pelanggaran etik berat, kali ini KPK tidak akan melakukan hal serupa.
Surat rekomendasi tersebut sebelumnya dikeluarkan KPK saat Firli sedang dalam proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2024 di DPR RI.
"Terkait seleksi capim kali ini, KPK belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan calon-calon karena tentunya sama-sama kita ketahui sampai dengan saat ini belum ada rilis resmi dari pansel," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).
Dia juga meminta kepada masyarakat untuk langsung menyampaikan kepada panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (cadewas) KPK jika terdapat calon yang perlu diberikan atensi lebih.
"Jadi tentunya, kita menghormati prosesnya dan apabila ada calon-calon yang menurut masyarakat perlu ada atensi khusus, saya pikir masyarakat bisa langsung menyampaikan hal tersebut ke pansel sebagai bahan pertimbangan," ujar Tessa.
Pimpinan Lain Daftar Capim Lagi
Diketahui, sejumlah pimpinan KPK kembali mendaftar sebagai capim. Mereka di antaranya Johanis Tanak dan Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
Sekadar informasi, Tim Panitia Seleksi (Pansel) menutup masa pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.
Baca Juga: Tak Sudi SYL dkk Divonis Ringan, KPK Siap Banding
Hingga akhir masa pendaftaran, Wakil Ketua Tim Pansel Arif Satria mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK sebanyak 525 orang.
"Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang," kata Wakil Ketua Tim Pansel Arif Satria kepada wartawan, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa ada sebanyak 318 orang yang mendaftar sebagai capim KPK, sementara 207 orang mendaftarkan diri menjadi calon Dewas KPK.
Berita Terkait
-
Tak Sudi SYL dkk Divonis Ringan, KPK Siap Banding
-
Tak Ngotot Seperti Ghufron dkk, Nawawi Pomolango Ogah Maju Capim Lagi: Terlalu Banyak Masalah di KPK
-
Dicap Rusak KPK, Novel Baswedan Ungkit 'Dosa-dosa' Ghufron Gegara Daftar Capim Lagi: Mestinya Dia Dihukum Berat
-
Masuk Babak Baru, 15 Eks Pegawai KPK Bakal Segera Diadili Kasus Pungli Rutan
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
Terkini
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta
-
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran