Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) lebih tertarik membahas penyelesaian sengketa tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus segera diselesaikan dari pada membahas soal pelibatan influencer dan relawan untuk mempromosikan IKN.
Demikian Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di sela-sela wayangan dengan lakon ‘Sumatri Ngenger’ di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam.
Hasto mengingatkan kekuasaan yang dimiliki presiden adalah sejatinya untuk rakyat, bangsa dan negara.
"Ya karena kita melihat kekuasaan dibangun sepettinya dengan polling, dengan influencer, dengan relawan. Kekuasaan harus dibangun dengan kemanfaatannya bagi rakyat, bagi bangsa dan negara," jawab Hasto.
Sehingga bagi PDIP, kata Hasto, daripada mengundang pihak-pihak mereka, sebaiknya sebelum 17 Agustus 2024 berbagai persoalan-persoalan terkait dengan tanah itu harus diselesaikan dengan cara-cara yang berkeadilan.
Pria asal Yogyakarta itu mengutip rekomendasi dari Rakernas kelima PDI Perjuangan beberapa waktu lalu soal sengketa tanah di IKN yakni Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan.
"PDI Perjuangan akan lebih tertarik terhadap hal-hal tersebut daripada melibatkan para influencer yang nampaknya indah tetapi sebenarnya ada suatu berbagai persoalan yang belum diselesaikan," pungkas Hasto.
Berita Terkait
-
PDIP Kritik Permintaan Maaf Jokowi, Singgung Kebijakan Impor Beras
-
Ambisius! Jokowi Bakal Gelar Sidang Kabinet Paripurna di IKN Pada 12 Agustus
-
IKN Mulai Dihuni, Airnya Udah Bisa Diminum?
-
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Dihujat Gegara Dinilai Potong Omongan Menteri PUPR
-
Kementerian PUPR Janji Segera Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak IKN, Nilainya Rp90 M
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Tragedi Freeport: 2 Pekerja Ditemukan Tewas, 5 Hilang di Tambang Maut Grasberg
-
Hitung-hitungan Jelang Muktamar X PPP: Mardiono Disebut Masih Kuat dari Agus Suparmanto
-
Jokowi Beri Arahan 'Prabowo-Gibran 2 Periode', Relawan Prabowo: Tergantung Masyarakat Memilih
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan