Suara.com - Panitia Khusus (Pansus) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mengundang mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie alias Gus Choi.
Pria yang kini menjadi kader Partai NasDem itu akan diminta datang ke PBNU untuk menyampaikan informasi terkait proses Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB. Pasalnya, Gus Choi dinilai mengetahui secara rinci dinamika yang terjadi saat Cak Imim bisa menguasai PKB mengalahkan kubu KH Abdurahman Wahid (Gus Dur).
“Undangan hari ini sudah kami kirimkan ke beliau (Gus Choi). Semoga beliau berkenan hadir sehingga bisa memberikan tambahan data kepada kami,” kata Wakil Sekjen PBNU Faisal Saimima, Selasa (6/8/2024).
Undangan Gus Choi ini diteken oleh anggota tim asistensi bentukan PBNU yang juga sekaligus Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Faisal Saimima sebagai Wakil Sekjen.
Dalam undangan bernomor surat 2105/PB.03/B.I.01.08/99/08/2024 itu, Effendy diminta hadir di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU pada Rabu (7/8/2024) pukul 12.30 WIB.
Sekjen PKB Mangkir Panggilan Pansus
Sekadar informasi, Pansus PBNU mengundang Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid untuk hadir di Kantor PBNU pada Senin (5/8/2024). Namun, Hasanuddin tidak memenuhi undangan dari Pansus PBNU.
Sebelumnya, Pansus PBNU juga memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy untuk dimintai klarifikasi mengenai kondisi hubungan antara PKB dengan PBNU.
Diketahui, meruncingnya hubungan kedua lembaga yang berbasis massa Nahdliyyin ini menjadi sorotan dalam dunia politik tanah air.
Baca Juga: Panas! Usai 'Borok' Cak Imin Diadukan ke PBNU, Elite PKB Balas Tudingan Lukman Edy: Menyesatkan!
Kondisi tersebut dipicu pembentukan Panwas Haji oleh DPR yang dimotori legislator PKB terhadap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang juga merupakan kader partai berlambang sembilan bintang tersebut.
Kondisi tersebut pun semakin panas setelah PBNU menginginkan untuk mengembalikan PKB ke NU. Elite PBNU pun kemudian membentuk pansus. Hal ini disampaikan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
Gus Ipul berpendapat bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu adalah NU.
Berita Terkait
-
Aliansi Santri Gus Dur Geruduk Gedung PBNU, Desak Gus Yahya dan Gus Ipul Mundur
-
Panas! Usai 'Borok' Cak Imin Diadukan ke PBNU, Elite PKB Balas Tudingan Lukman Edy: Menyesatkan!
-
Menilik Konflik PBNU vs PKB: Pertanda Indonesia Masuk Era Otoritarianisme?
-
'Rebut' PKB dari Cak Imin, Tabiat Gus Yahya Disorot: Penuhi Syahwat Politik Kuasai NU?
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi
-
Kepala BGN Nanik S Deyang Dilaporkan atas Dugaan Rangkap Jabatan di BUMN
-
Indonesia-Belarus Sepakati 7 MoU dan Roadmap Kerja Sama hingga 2030
-
80 Tahun Polri: Reformasi Dinilai Jalan di Tempat, Pergantian Kapolri Dianggap Mendesak
-
Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo Hampir Rampung, Siap Beroperasi 14 Juli