Suara.com - Menjelang lengser dari jabatan sebagai presiden dua periode, Jokowi akhirnya melayangkan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan Jokowi dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (1/8/2024) lalu.
Permintaan maaf Jokowi pun sempat menuai sindiran dari PDIP. Jokowi dianggap tidak tulus saat menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Berbeda dengan pihak Istana yang justru menyebut jika Jokowi adalah pemimpin yang rendah hati.
Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
Awalnya, Ari menyebut jika permintaaan maaf dari Jokowi sebagai perwujudan dari nilai luhur agama dan adab ketimuran.
"Permintaan maaf yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur agama dan adab ketimuran," kata Ari Dwipayana dikutip dari Antara, Rabu (7/6/2024).
Menurut Ari, konteks penyampaiannya pun di lakukan Jokowi pada agenda forum Zikir dan Doa Kebangsaan yang dihadiri berbagai tokoh lintas agama dan masyarakat yang digelar untuk menyambut Bulan Kemerdekaan RI.
Meskipun dari berbagai hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan dan juga tingkat kepuasan pada kinerja Presiden Jokowi masih tetap tinggi, kata Ari, namun Presiden tetap menyadari bahwa sebagai manusia biasa, beliau tidaklah sempurna.
"Sikap semacam ini merupakan manifestasi dari sikap rendah hati dari seorang pemimpin," katanya.
Kritik Telak PDIP usai Jokowi Minta Maaf
PDIP sebelumnya sempat mengkritik soal permintaaan maaf dari Jokowi karena dianggap hanya sekedar lip service belaka. Apa yang disampaikan Jokowi diragukan ketulusannya.
"Kita berusaha positifve thinking bahwa ini bukan sekedar lips service. Tetapi rasanya akhir-akhir ini lagi tren hal-hal yang sifatnya fake (palsu)," kata Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro kepada Suara.com, Jumat (2/8/2024).
Ia mengatakan, seharusnya permintaan maaf itu harus diikuti dengan perbuatan. Namun ia menyinggung, kebiasaan Jokowi yang selalu melakukan hal yang berkebalikan.
"Permintaan maaf yang tulus itu biasanya diikuti dengan perbuatan. Tetapi kalau mencermati komentar netizen itu kan kalau persoalan Pak Jokowi, biasanya berlaku hukum kebalikan," katanya.
"Apalagi sampai ada yang membuat pelesetan Nawacita menjadi Nawadosa. Itu artinya kan apa yang disampaikan banyak yang berbeda dengan yang dirasakan masyarakat," sambungnya.
Ia mengatakan, permintaan yang disampaikan Jokowi tersebut bukan masalah waktu, namun yang harus diperhatikan adalah kesungguhannya.
"Masalah timing tidak lagi relevan karena yang penting adalah alasan dan kesungguhannya. Jika dua hal itu saja banyak yang ragu, bagaimana bisa menentukan tepat tidak waktunya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Tepis Tudingan Jokowi Bentuk Timsus buat Acak-acak Kepengurusan PDIP, Istana: Tanyakan Langsung ke Menkumkam
-
Usai Wacana 3 Periode Diungkit, Jokowi Kini Melunak ke Megawati: Siap Silaturahmi ke Ketum PDIP
-
Struktur Jabatan Elite PDIP Diobok-obok Jokowi? Istana Sebut Cerita Mengarang: Sama Sekali Tidak Benar!
-
Gagal jadi Tentara usai Dipanggil Jokowi, Joni 'Si Bocah Merah Putih' Mendadak Ditelepon Dandim, Ada Apa?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!