Suara.com - Pihak Istana melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) mengungkap sejumlah kendala jelang perayaan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena kendala itu, Istana memastikan menyewa bus, bukan seribu unit Alphard sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Kendaraan bus itu disiapkan untuk mengangkut para tamu undangan upacara peringatan HUT RI di IKN. Hal itu karena kendala transportasi, maka dipilihkan bus untuk mengangkut para tamu undangan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, kapasitas infrastruktur di IKN masih sangat terbatas, ditambah dengan jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN yang juga terbatas.
"Tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN juga belum jadi. Ini tol dan Bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus, awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu, sarana prasarana transportasi," kata Pratikno di Kantor Kemensetneg, Selasa (6/8/2024).
Pratikno menegaskan keterbatasan sarana dan prasarana tersebut yang menjadi tantangan sehingga akhirnya diputuskan untuk menggunakan bus.
"Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus itu. Jadi kita akan memfasilitasi tranportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara," kata Pratikno.
Ia menyampaikan pemerintah sudah berkoordinasi dengan aparat setempat di Kalimantan Timur, mulai dari Pemda, Pemkab, hingga Kapolda dan Pangdam terkait keterbatasan infrastruktur.
"Untuk sama-sama berkolaborasi untuk agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi," ujar dia.
Sebelumnya, Kemensetneg menegaskan penyewaan armada mobil untuk upacara peringatan HUT RI di IKN jumlahnya tidak mencapai 1.000 unit. Tepatnya berkisar 200 unit.
Sebelumnya, Kemensetneg membantah pemerintah menyewa 1.000 unit Toyota Alphard untuk gelaran acara di IKN tersebut.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menegaskan armada yang disewa berupa bus. Adapun jenis kendaraan lain truk dan mobil box barang untuk keperluan logistik.
"Armada bus yang disiapkan oleh panpel bidang transportasi (Kemenhub dan OIKN juga Pemda setempat) jumlahnya juga hanya sekitar 200-an (jauh dari 1.000 unit) untuk sarana transportasi pasukan upacara dan undangan," kata Setya dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).
Berita Terkait
-
Badai PHK Menerjang, Pemerintah Pilih Hamburkan Uang untuk Upacara di IKN
-
Keterbatasan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di IKN jadi Alasan Gunakan Bus untuk Tamu Negara saat 17 Agustus
-
Istana Bantah Sewa 1.000 Unit Alphard Untuk HUT RI Di IKN: Cuma 200 Itupun Bus
-
Bantah Sewa 1.000 Unit Alphard, Segini Jumlah Kendaraan Yang Disewa Pemerintah Untuk HUT RI Di IKN
-
Bantah Sewa 1.000 Unit Alphard, Kemensetneg Sebut Tamu Undangan Upacara HUT RI di IKN Naik Bus Bareng Menteri
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Pemkot Tangsel Matangkan Sistem SPMB 2026, Daftar Anak Sekolah Lebih Mudah dan Transparan
-
China dan Rusia Buka Rute Dagang Baru Lewat Kutub Utara, Apa Efeknya di Selat Malaka dan Indonesia?
-
Ketum PRIMA Nilai Pidato Presiden Tegaskan Arah Baru Pembangunan Nasional Berbasis Ekonomi Pancasila
-
TAUD Minta Hakim Praperadilan Nyatakan Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke POM TNI Tak Sah!
-
Prabowo Persilakan DPR hingga Kepala Daerah Cek Dapur MBG: Temuan Penyimpangan Langsung Ditindak
-
Pengamat Soroti Komunikasi Pemerintah, Optimisme Tak Nyambung dengan Realitas Rakyat
-
Cegah TPO, Kantor Imigrasi Palopo dan Pemkab Toraja Utara Bentuk Desa Binaan
-
Anggaran MBG Dipangkas, JPPI Minta Dana Pendidikan Fokus untuk Sekolah Rusak dan Guru
-
Medan Cukup Menantang, Ditjen Imigrasi Usul Buka Kantor di Toraja Utara
-
Menlu Ungkap Kendala Pembebasan 9 WNI di Israel: RI Pakai Jalur Turki, Yordania, dan Lembaga HAM