Suara.com - Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap alasan partainya akan segera menggelar menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional XI (Munas). Kedua acara bakal digelar bersamaan, yakni Selasa (20/8/2024), pekan depan.
Agus Gumiwang berujar pelaksanaan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan rapat pleno, Selasa malam, yakni berkaitan dengan jadwal Rapimnas dan Munas.
"Jadi rapimnas hanya bahas satu agenda," kata Agus di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (13/8/2024).
Sedangkan untuk Munas digelar dalam rangka menentukan pengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.
"Kalau Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif," kata Agus.
Sementara itu, ditanya apakah Munas turut membahas ihwal pengubahan AD/ART atau tidak, Agus tidak menegaskan.
Pertanyaan tersebut menyusul desas-desus nama yang digadang-gadang bakal memimpin Golkar ke depan.
"Kenapa sih pertanyaannya perubahan AD/ART?" kata Agus.
Agus sekaligus menanggapi mengapa Golkar pada akhirnya menggelar Munas pada bulan ini.
Baca Juga: Akui Jam Terbang Golkar Tinggi, Apa Tugas Pertama Agus Gumiwang usai Gantikan Airlangga Hartarto?
Airlangga Sebut Munas Digelar Desember
Padahal sehari sebelum mengundurkan diri, Airlangga yang saat itu masih menjabat Ketum Partai Golkar menegaskan pelaksanaan Munas tetap sesuai jadwal, yakni Desember 2024. Penegasan itu disampaikan Airlangga menanggapi pertanyaan ihwal Munas Luar Biasa atau Munaslub.
"Tidak ada. Tidak ada (Munaslub). Munas bulan Desember," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Menanggapi hal tersebut, Agus justru menegaskan kembali fakta bahwa Airlangga memilih mundur per tanggal 10 Agustus 2024.
"Jadi faktanya, fakta yang sangat pahit, Pak Airlangga sudah mundur," kata Agus.
Akibat dari pengunduran diri Airlangga tersebut, Golkar membutuhkan ketua umum definitif.
"Kenapa perlu diputuskan Plt ketua umum dan juga perlu dilakukan Munas segera, itu karena dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kita butuhkan ketua umum definitif," kata Agus.
Agus menjelaskan lebih lanjut bahwa penetapan pelaksanaan Rapimnas dan Munas bisa melalui dua mekanisme.
"Yang pertama ada dua per tiga usulan dari provinsi. Yang kedua adalah diputuskan oleh Pleno. Pleno tadi, karena ini force majeure, sesuatu yang tidak kita harapkan," kata Agus.
"Pleno tadi secara tegas, musyawarah untuk mufakat, sepakat bahwa dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang penting, dibutuhkan ketua umum yang definitif," ujar Agus.
Berita Terkait
-
Akui Jam Terbang Golkar Tinggi, Apa Tugas Pertama Agus Gumiwang usai Gantikan Airlangga Hartarto?
-
Airlangga Dianggap Kakak, Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang Puji Bahlil 'Bestie' di Kabinet Jokowi: Cocok Banget
-
BREAKING NEWS: Agus Gumiwang Terpilih jadi Plt Ketum Golkar Gantikan Airlangga Hartarto
-
Panasnya Kursi Ketum Golkar usai Airlangga Mundur, Jokowi Tepis Tudingan Cawe-cawe, Apa Katanya?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli
-
Viral Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Jalan-Jalan Pakai Uang Negara: Kita Rampok Saja!
-
Lawan Arah Pakai Strobo, Heboh Sopir Pajero D 135 DI Dicegat Pemobil Lain: Ayo Lho Gue Viralin!
-
Tundukkan Kepala! Istana Minta Maaf Atas Tragedi Keracunan MBG, Janji Dapur Program Diaudit Total