Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengklarifikasi kabar yang menyebut pihaknya melakukan intimidasi ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menjelaskan jika bermaksud hanya ingin bicara dengan Listyo mengenai kondisi belakangan ini.
Hal ini disampaikan saat berpidato dalam acara pengumuman calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan gubernur untuk gelombang pertama di Kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/7/2024).
“Ini yang saya mau menerangkan, tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri? Ini orang, bukan orang Indonesia kurasa. Masa nggak ngerti orang aturan,” kata Megawati.
Ia lantas mempertanyakan yang menyebut pernyataannya terkait Kapolri adalah sebagai bentuk intimidasi.
"Kalau intimidasi, saya nggak ngomong di depan umum. Aku pikir, kenapa nggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya mau nggak ketemu sama saya? Sampai hari ini nggak ada surat, ‘Ibu Mega yang terhormat’ ayo kita ngobrol. Memangnya nanti saya terus mau ditangkap (dulu) karena mau ketemu Kapolri?" tuturnya.
Presiden Kelima RI ini menjelaskan, sebagai warga negara Indonesia, dirinya tentu memiliki hak bertemu dengan Kapolri.
"Saya Warga Negara Indonesia, saya yang memisahkan Polri (dengan TNI). Betul apa tidak? Zaman (saya menjadi) presiden. Terus masa rakyat nggak boleh ketemu sama Kapolri? Kalau saya bilang mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan awak media yang hadir untuk tidak memutarbalikkan apa yang disampaikannya.
"Karena yang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah Bangsa Indonesia," katanya.
Baca Juga: Geli Dengar Ada KIM Plus di Pilkada, Megawati: Plusnya Tuh Opo?
"Sampaikan sana sama Kapolri, masa saya nggak boleh? Kalau orang lain saja boleh, masa saya nggak boleh. Karena saya yang memisahkan, terus saya takut? Nggak. Saya orang baik-baik," sambungnya.
Megawati kembali menyampaikan bahwa dirinya memang ingin bertemu Kapolri.
"Ibu Megawati Soekarnoputri minta ketemu yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia," katanya.
Megawati bicara panjang soal alasan mengapa dirinya ingin bertemu dengan Kapolri. Di antaranya bagaimana ia menerima berbagai laporan, data, dan fakta mengenai intimidasi serta ketidaknetralan aparat, baik terkait ajang politik, maupun terkait dengan proses penegakan hukum.
Megawati mengaku dirinya sangat terusik dengan keadaan tersebut. Ia merasa hal-hal demikian perlu diingatkan kepada pemimpin tertinggi di kepolisian, mengingat hal itu tak sejalan dengan tujuan proses reformasi di tubuh Polri, yang banyak dimulai ketika Megawati menjadi presiden.
Misalnya, Megawati menerima laporan soal proses intimidasi yang diterima banyak pihak.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker