Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meminta publik bedakan tindakan perundungan atau bullying dengan peserta didik yang manja di lingkungan pendidikan dokter. Pernyataan itu sekaligus menanggapi viralnya beberapa kasus dugaan bullying yang terjadi di Fakultas Kedokteran di sejumlah kampus.
"Sekali lagi kita harus bedakan antara bullying sama manja, yang namanya orang salah, dihukum it's oke, tapi kalau sampai berhari-hari nggak pulang, itu nggak benar," kata Juru bicara Kemenkes Mohammad Syahril kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Menurut Syahril, dokter senior memarahi juniornya bila lakukan kesalahan masih termasuk hal yang wajar. Asalkan, kata Syahril, teguran tidak dilakukan langsung dihadapan pasien.
"Kalau di depan pasien kan menjatuhkan harkat martabat," imbuhnya.
Dokter senior memang boleh saja memarahi serta memberikan hukuman kepada dokter yang sedang jalani Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS. Hanya saja, Syahril mengingatkan agar hukuman yang diberikan harus terukur serta diketahui oleh dosen terkait.
Dari cara bicara, dokter senior maupun junior juga diingatkan untuk tidak melontakan perkataan yang mengandung ras maupun agama tertentu.
"Jangan bawa sara, mohon maaf ya, ngomong ras tertentu, ngomong kafir itu udah garis merah. Jadi marah terukur, hukuman juga terukur, dan harus diketahui oleh dosen. Sehingga kita bisa membuat mereka tidak sarampangan juga kerjanya," kata Syahril.
Dia menegaskan bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan dokter spesialis. Karenanya, sistem pendidikan dokter spesialis sendiri perlu dilakukan perbaikan dan tak perlu ada intimidasi apa pun.
"Menjadi dokter spesialis yang handal tidak perlu melalui proses intimidasi kekerasan," tegasnya.
Baca Juga: Nyawa Peserta PPDS Melayang, Bullying Diduga Ancam Keselamatan Dokter dan Keluarga
Berita Terkait
-
Korban Seperti Aulia Risma Lestari Ternyata Banyak, Ini Langkah Kemenkes usai Terima 1.500 Laporan Kasus Bullying Dokter
-
Jessica Wongso Lulusan Mana? Cas Cis Cus Ngomong Inggris saat Ditanya Wartawan Luar
-
Sus Rini Lulusan Apa? Ide Kreatifnya untuk Acara 17-an Bocil-Bocil Andara Tuai Decak Kagum
-
Nyawa Peserta PPDS Melayang, Bullying Diduga Ancam Keselamatan Dokter dan Keluarga
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus