Suara.com - Presiden Joko Widodo tetap berkantor seperti biasa di Istana Merdeka pada hari ini, Jumat (23/8/292). Belum ada agenda Jokowi beraktivitas di luar Istana.
Terkait agenda Jokowi hari ini disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Dia menanggapi pertanyaan perihal aktivitas kepala negara pada pagi hingga sore hari ini.
"Berkantor normal seperti biasa di Istana Merdeka," kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).
Sebelumnya, pada Kamis kemarin, Jokowi diketahui turut membahas tambang bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pembahasan dilakukan di Istana Negara, Jakarta bersamaan dengan adanya gerakan dari berbagai elemen masyarakat sipil untuk melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, menolak pengesahan Revisi UU Pilkada.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang menjadi viral di media sosial setelah DPR dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Tak hanya mahasiswa, berbagai kelompok masyarakat dan partai politik juga turut ambil bagian dalam menyuarakan hak mereka.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengakui bahwa PBNU meminta pertemuan itu untuk membahas soal konsesi tambang dan investasi di Ibu Kota Negara (IKN).
Konsesi tambang adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan penambangan mineral atau sumber daya alam di wilayah tertentu.
Baca Juga: Sejahteranya Jokowi 10 Tahun Jadi Presiden, Harta Bertambah Rp66 Miliar
Ia menyebut, hal ini diinisiasi oleh PBNU yang ingin berinvestasi di IKN untuk membangun kantor dan fasilitas lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya didampingi oleh Rais Aam PBNU Miftahul Achyar, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, serta beberapa petinggi PBNU lainnya.
Langkah PBNU ini menuai kritik publik. Tidak sedikit netizen yang mempertanyakan sikap NUyang dianggap nirempati.
"Lho yak apa rek kyai ini, nuraninya gmn ttg masalah Bangsa atas putusan MK? Mosok mbahas masalah duit disaat rusaknya demokrasi. Nuranimu pak Kyai piye," tulis David H.
"Bisa bisanya malah bahas tambang di saat krisis demokrasi gini astagaa. Yo opo sehhh," kata @dickym*** melalui X.
Saat PBNU ngebet bertemu Jokowi demi izin tambang. Ribuan buruh diklaim oleh Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli akan ikut turun ke jalan untuk demo.
Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga berencana melakukan demonstrasi serupa di depan Gedung DPR.
Berita Terkait
-
Merinding, Video Kristo Immanuel Tirukan Suara Jokowi, Roasting Presiden RI: Dear Pak Mulyono...
-
Sejahteranya Jokowi 10 Tahun Jadi Presiden, Harta Bertambah Rp66 Miliar
-
Pasang Syarat Anies Nurut jika Ingin Diusung PDIP, Megawati Trauma dengan Jokowi?
-
Pengakuan PN Jakarta Selatan soal Kaesang Urus Surat Keterangan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah
-
Rakyat Demo Kawal Putusan MK, Ini Kegiatan yang Dilakukan Keluarga Jokowi
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut