Suara.com - Baru-baru ini beredar di media sosial YouTube yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan resmi gabung PDIP demi maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Sebuah video di YouTube itu membagikan sebuah klaim dengan judul 'Jika PDIP Secara Resmi Telah Bersepakat Mengusung Anies di Pilgub DKI 2024 Mendatang'.
Mengutip dari turnbackhoax -jaringan Suara.com, pada bagian thumbnail juga memperlihatkan Anies mengenakan kemeja merah seperti sedang dilantik masuk PDIP.
Namun apakah benar bahwa Anies gabung PDIP demi maju di Pilkada DKI Jakarta, untuk melawan Ridwan Kamil Cs?
Saat dilakukan pencarian gambar menggunakan Yandex.com, ditemukan hasil jika foto yang digunakan dalam gambar thumbnail tersebut bukanlah Anies, melainkan foto Hendrar Prihadi ketika dilantik menjadi Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) periode 2024-2029.
Foto tersebut identik dengan foto yang digunakan dalam artikel Republika yang berjudul, “Lantik Pimpinan TMP, Ini Pesan Sekjen PDIP”.
Selain gambar yang dimanipulasi tersebut, isi video juga tidak ada kaitannya dengan pengusungan Anies oleh PDIP.
Dalam video tersebut narator hanya membacakan ulang artikel Tempo yang berjudul, “Ramai-ramai Puji Putusan MK yang Ubah Ambang Batas Syarat Pencalonan Pilkada”.
Terbaru, pada 22 Agustus 2024 ini Megawati baru saja mengumumkan 163 Calon Bupati dan Wali Kota yang diusung PDIP di Pilkada 2024, selain itu PDIP juga baru mengajukan 6 Cagub-Cawagub untuk wilayah Jambi, Bangka Belitung, Riau, Bali, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Baca Juga: Ahmad Basarah Soal Kans Anies 'Dimerahkan' Jika Diusung PDIP: Yang Sudah Jadi Kader Saja Berkhianat
Hingga artikel ini dibuat belum ada informasi mengenai siapakah Cagub-Cawagub DKI Jakarta yang akan diusung oleh PDIP di Pilkada 2024 ini dan belum diinformasikan juga mengenai apakah benar Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP di Pilkada tahun ini.
Sekedar informasi, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta pada Sabtu, salah satunya membahas pilkada Jakarta.
Kendati demikian, Anies menuturkan, baik dirinya maupun DPD PDIP Jakarta masih menunggu keputusan serta langkah ke depan.
"Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung soal keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kita," katanya seusai pertemuan di Kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Sisi Gelap Penjarahan Fasilitas Jakarta: Antara Desakan Perut Urban dan Lemahnya Sistem Pengawasan
-
WNI Gabung Militer Asing: Iming-Iming Gaji Besar, Namun Status Kewarganegaraan Jadi Taruhan
-
Kasatgas Tito Pimpin Rakor Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana
-
Partai Gema Bangsa Resmi Usung Prabowo di 2029: Ingin Akhiri Cengkeraman Oligarki!
-
Jakarta Siaga, BMKG Bunyikan Alarm Hujan Lebat Hari Ini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag