Suara.com - Pada tanggal 30 September 1965 silam, terjadi pembunuhan yang menewaskan enam jenderal dan satu perwira dari Angkatan Darat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Kemudian, kejadian tragis ini menjadi titik penting yang menandai awal kemerosotan kekuasaan Presiden Soekarno.
Setelah peristiwa tersebut, muncul gelombang tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama mahasiswa, yang mendesak agar Soekarno lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Tuntutan tersebut didasarkan pada kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tragedi itu.
Selain itu, terdapat spekulasi bahwa Soekarno mungkin memiliki keterlibatan dalam pembunuhan para jenderal dan perwira tersebut. Hal ini semakin memperburuk posisinya di mata masyarakat dan mempercepat akhir dari masa pemerintahannya.
Awal Tuduhan Bung Karno Dalangi G30S
Tidak pernah ada bukti yang membuktikan bahwa Bung Karno terlibat langsung dalam peristiwa G30S. Sejak kemunculannya pada tahun 1941, PKI dikenal sebagai partai politik yang memiliki kecenderungan radikal dan sering kali diasosiasikan dengan tindakan-tindakan anarkis.
PKI juga terlibat dalam beberapa pemberontakan, salah satu yang paling terkenal adalah Pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Insiden ini mengakibatkan kematian sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh-tokoh yang menentang komunisme di Indonesia.
Akibat dari tindakan-tindakan radikal tersebut, muncul desakan kuat dari rakyat agar PKI segera dibubarkan. Namun, Presiden Soekarno memilih untuk tidak merespons desakan tersebut.
Lebih jauh lagi, Soekarno justru menunjukkan dukungannya terhadap sayap kiri politik dengan mengeluarkan UU Darurat serta memperkenalkan konsep Nasakom pada tahun 1956. Nasakom, yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, bertujuan untuk merangkul tiga kekuatan utama dalam perpolitikan Indonesia: tentara, kelompok Islam, dan kaum komunis.
Meskipun Soekarno terus mempromosikan Nasakom, pada akhirnya konsep ini gagal mendapat dukungan luas dan perlahan-lahan menghilang. Keberadaan PKI sendiri semakin terjepit setelah Peristiwa G30S, di mana PKI dituding sebagai dalang di balik tragedi tersebut. Rakyat semakin keras menuntut agar Soekarno segera mengambil tindakan untuk membubarkan PKI.
Baca Juga: Kisah Misterius Pasukan Elit Marinir Menyusup ke Wisma Yaso Hendak Bebaskan Sukarno
Meski begitu, Soekarno tetap tidak menuruti permintaan rakyat. Masyarakat sudah lama mendesak agar PKI dibubarkan, tetapi Soekarno tak pernah memberikan respon yang diharapkan.
Sikapnya yang demikian akhirnya memicu spekulasi bahwa Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S, meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Saat peristiwa G30S berlangsung, diketahui bahwa Presiden Soekarno tidak berada di Istana Merdeka. Pada malam 30 September 1965, Soekarno menginap di rumah istri ketiganya, Ratna Sari Dewi.
Pagi harinya, ketika hendak kembali ke Istana, Soekarno justru memutuskan untuk singgah ke rumah istri keduanya, Haryanti, yang berada di daerah Slipi, karena mendengar kabar bahwa Istana Merdeka telah dikepung oleh pasukan misterius. Setelah itu, Soekarno dipindahkan ke Halim Perdanakusuma demi keselamatannya.
Fakta Sejarah Tragedi G30S
Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menegaskan bahwa tidak ada bukti hukum yang menunjukkan bahwa Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terlibat sebagai dalang dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S.
Berita Terkait
-
Kisah Misterius Pasukan Elit Marinir Menyusup ke Wisma Yaso Hendak Bebaskan Sukarno
-
Kehidupan Siti Oetari yang Jarang Diketahui, Istri Pertama Presiden Soekarno Sekaligus Nenek Maia Estianty
-
Kisah Cinta Nenek Maia Estianty, Istri Pertama Soekarno yang Dinikahi Usia 16 Tahun
-
Terima Surat Tidak Berlakunya TAP MPRS No 33, Guntur: Pendongkelan Kepemimpinan Soekarno Tidak Sah
-
TAP MPRS Nomor 33 Resmi Dicabut, Bung Karno Sah Dinyatakan Tak Pernah Khianati Bangsa
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui