Suara.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat penentuan dan penetapan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada Jumat (13/9/2024). Dalam pembahasan ini, muncul tiga nama yang tak terduga mendadak dicalonkan untuk menjadi kepala daerah sementara.
Sesuai mekanisme penentuan Pj Gubernur, tiap fraksi mengusulkan tiga nama calon Pj. Kemudian, tiga nama terbanyak akan dijadikan usulan DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pantauan Suara.com, hampir semua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung tiga nama yang sama. Yakni Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi; Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik; dan Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir.
Tak hanya namanya sama, urutan penyebutan tiap partai KIM Plus saat menyampaikan usulan juga sama. Dari delapan fraksi yang tergabung dalam KIM Plus semuanya mengusulkan Teguh Setyabudi dengan dan Tomsi Tohir.
Bedanya, PKS mengusulkan nama Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol Rudy Sufahriadi dan NasDem mengajukan Joko Agus Setyono.
Sementara hanya PDIP yang beda sendiri mengusulkan Pj Gubernur DKI saat ini Heru Budi Hartono, Sekda DKI Joko Agus Setyono, dan Deputi Gubernur DKI Marullah Matali.
Meski demikian, rekomendasi yang diberikan Kemendagri tetap mengerucut ke tiga nama yang diajukan KIM Plus. Padahal, sejumlah partai awalnya sudah berencana mengajukan Heru Budi untuk perpanjangan jabatan.
"Alhamdulillah dari masing-masing perwakilan parpol yang hadir hari ini, semuanya sdh menyamapaikan usulan untuk calon Pj Gubernur DKI Jakarta," ujar Ketua Sementara DPRD DKI, Achmad Yani.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana mengatakan pihaknya batal mengajukan Heru karena ingin membuat Heru fokus pada jabatan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
Baca Juga: DPRD Jakarta Pastikan Heru Budi Boleh Diusulkan Lagi Jadi Pj Gubernur, Ini Aturannya
"Di masa transisi ini kita lebih membutuhkan Pak Heru Budi sebagai Kasetpres," ucapnya.
Sementara, Anggota Fraksi NasDem Jupiter mengaku ingin penyegaran pada pengisi Pj Gubernur DKI.
"Meski hanya empat bulan menjabat tapi ini sangat krusial. Kita butuh penyegaran jangan itu-itu mulu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Usulkan Heru Budi Jadi Calon Tunggal Pj Gubernur Jakarta, PKS: Membawa Kedamaian
-
Heru Budi Bisa Diusulkan Kembali sebagai Pj Gubernur, DPRD Jakarta Ungkap Aturannya
-
Dibolehkan Aturan, Pimpinan DPRD DKI Tak Larang Anggota Dewan Gadaikan SK ke Bank
-
DPRD Jakarta Pastikan Heru Budi Boleh Diusulkan Lagi Jadi Pj Gubernur, Ini Aturannya
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
Terkini
-
Baru Sehari Jabat Menkeu, Purbaya Sadewa dan Anaknya Kompak Minta Maaf tapi Blunder
-
Dihantui Isu Plagiat dan LHKPN Rp51 Miliar, Calon Hakim Agung Triyono Kembali Uji Nasib di DPR
-
Mengapa Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Pilihan Prabowo untuk Menko Polkam Ad Interim?
-
Yudo Sadewa Viral, Berapa Anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa?
-
Tanggul Beton Misterius 3 Km Mendadak Muncul di Pesisir Cilincing, Proyek Siapa Ini?
-
Usai Rapat di DPR, Menkeu Purbaya Tancap Gas ke Istana, Mau Lapor Prabowo
-
Yusril Sebut Tersangka Pembakar Gedung DPRD Makassar Dijerat UU ITE: Mereka Tak Terindikasi Makar
-
Dinilai Sakiti Hati Rakyat, PDIP Didesak Copot Deddy Sitorus dan Lasarus dari DPR
-
Belanda Larang Dua Menteri Israel Masuk Zona Schengen
-
Nasib WNI di Tengah Kerusuhan Nepal yang Memanas, Ini Penjelasan Kemlu