Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh angkat bicara soal rencana nomenklatur menteri kabinet Prabowo Subianto yang jumlahnya mencapai 44 kursi. Meski dikatakan sebagai koalisi gemuk, Paloh menegaskan bahwa penentuan jumlah pos menteri sertai orang-orang yang akan mengisi jabatan itu sepenuhnya hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029.
Menurutnya, yang terpenting ialah menempatkan orang-orang yang tepat sesuai kemampuannya pada kursi menteri tersebut.
"Untuk mengatur lalu lintas komposisi nomenklatur bahkan penempatan daripada persons di dalam kabinet, dengan latar belakang apapun itu, dalam berbagai komposisi apapun yang dirasakan itu tepat, ya kita hormati ya," kata Paloh usai lakukan Pengukuhan Pengurus DPP Partai Nasdem di Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sebagai partai pendukung pemerintah, dia menegaskan bahwa NasDem akan sepakat dengan keputusan Prabowo dalam menyusun kabinetnya.
"Apapun policy kebijakan, komposisi nomenklatur di dalam pemerintahan baru, kabinet baru, itu tentu kita semuanya sepakat. Itu adalah hak prerogatif daripada Presiden," ujarnya.
Terkait 'bagi-bagi' jatah menteri, Palih juga mengaku telah 2-3 kali berbicara dengan Prabowo mengenai hal tersebut. Dia menyampaikan kalau Nasdem minta tidak diprioritaskan untuk mendapat kursi menteri.
Keputusan itu, disebut Paloh, sebagai bentuk etik dalam berpolitik karena disadari Nasdem mulanya bukan pendukung Prabowo saat Pilpres 2024.
"Saya mengutarakan kepada Bapak Prabowo bahwa NasDem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh posisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar partai NasDem untuk masuk di kabinet. Artinya NasDem bukan prioritas, itu yang saya harapkan," katanya.
Baca Juga: Awalnya Dicurigai Fedi Nuril, Jubir Kaesang Disebut Bikin Wawancara Fiktif: Cebokan Lo Gak Berhasil
Informasi mengenai jumlah menteri kabinet Prabowo itu pertama kali diungkapkan oleh elite Partai Golkat Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
Ketua MPR itu mengaku pernah dengar info obrolan 'warung kopi' kalau jumlah menteri pemerintahan Prabowo-Gibran akan ada sebanyak 44.
Hal itu diungkapkan Bamsoet dalam sambutannya saat membuka acara Turnamen Bulutangkis pimpinan DPR dan MPR RI di GOR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024) sore.
Ia pun berharap kerabatnya yang masih menjabat di DPR RI saat ini bisa mendapat kesempatan menjadi menteri.
"Karena nanti, dari 34 menjadi 44. Ya mudah-mudahan, kawan-kawan kita, yang di DPR berkesempatan untuk menjadi eksekutif, sehingga bisa merasakan dimaki-maki kolega sendiri," katanya.
Berita Terkait
-
Spanduk Ucapan Selamat Datang Sudah Dipajang, Prabowo Ternyata Absen di Rapimnas PKS, Kenapa?
-
RAPBN 2025 Disahkan DPR, Alokasi Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo Capai Rp71 Triliun
-
Dukung Rezim Prabowo, Partai Buruh Minta Omnibus Law Dikaji Ulang hingga Hapus Sistem Outsourcing
-
Curhat Banyak Uban Selama Jabat Menparekraf, Sandiaga Pede Bisa jadi Menteri Lagi di Rezim Prabowo?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama