Suara.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di dalam 10 tahun kepemimpinannya terus menegaskan pentingnya transformasi digital di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain agar naik kelas, akselerasi digitalisasi UMKM dilakukan guna memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing sehingga dapat mendorong dan menciptakan UMKM yang lebih kuat.
Dikutip dari berbagai pemberitaan di Suara.com, Presiden Jokowi pernah menekankan bahwa transformasi digital harus mampu menyasar sektor UMKM karena transformasi digital merupakan pintu masuk agar UMKM bisa masuk dalam marketplace digital dan bisa menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global.
Presiden juga meminta agar pelatihan mengenai penggunaan teknologi digital untuk pelaku UMKM harus terus diperbanyak.
Pemerintah senrdiri sudah mengimplementasikan pelatihan daring melalui program Kartu Prakerja, program serupa juga bisa dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) lainnya bekerja sama dengan komunitas digital.
Menurut Jokowi, masifnya digitalisasi saat ini pun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital.
"Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital," kata Jokowi.
Ia ingin UMKM bisa mendominasi marketplace yang ada, sehingga marketplace tersebut nantinya dipenuhi oleh produk-produk UMKM.
Kendati demikian, ia tidak menampik mesti adanya pembenahan dari hulu hingga hilir. Pembenahan itu dinilainya perlu dilakukan supaya UMKM bisa semakin berkualitas dan kompetitif.
Baca Juga: Banyak yang Dibahas Selama 2,5 Jam, Jokowi Ungkap Isi Obrolannya saat Makan Malam Bareng Prabowo
Bahkan untuk mendukung itu, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.
Perpres tersebut bertujuan untuk perubahan ekosistem kewirausahaan di Tanah Air semakin baik dan mendorong lahirnya para wirausaha muda yang baru serta produktif.
Sementara itu, dalam satu dekade terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan digitalisasi untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan distribusi.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Hokky Situngkir menjelaskan digitalisasi UMKM merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
"Pertumbuhan UMKM dalam era digital ini eksponensial. Namun, baru 26 persen dari 64 juta UMKM yang telah beralih ke platform digital. Potensi ini harus terus kita optimalkan," tuturnya dikutip dari laman Kominfo, Jumat (11/10/2024).
Menurut Dirjen Hokky, digitalisasi membawa berbagai keuntungan, terutama dalam hal ekspansi pasar. Bahkan, digitalisasi mampu mengoptimalkan efisiensi operasional UMKM melalui manajemen rantai pasok yang lebih baik.
Berita Terkait
-
SBY Akui Banyak Kekurangan Selama Jadi Presiden Tapi Tidak Pernah Selingkuhi Konstitusi, Sindir Jokowi?
-
Makan Malam Bareng Prabowo, Refly Harun Sebut Jokowi Pengin Pamer Punya 'Bekingan'
-
Pertumbuhan Kredit Perbankan Melambat, Sinyal Ekonomi RI Melemah?
-
Pelindo Fasilitasi 20 UMK di Pameran Cruise Market Day di BMTH, Benoa
-
Pertemuan Hangat 2,5 Jam, Jokowi Enggan Ungkap Isi Obrolan dengan Prabowo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta