Suara.com - Polda Metro Jaya bakal menggelar operasi Zebra Jaya di wilayah Jabodetabek selama 14 hari terhitung sejak 14-27 Oktober 2024 mendatang. Setidaknya ada 14 jenis pelanggaran yang diburu oleh polisi selama Operasi Zebra Jaya 2024. Bentuk pelanggaran itu antaranya seperti penggunaan rotator dan sirene di kendaraan yang bukan peruntukan hingga pemobil yang tidak menggunakan sabuk pengamanan alias safety belt.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, operasi ini dilaksanakan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Kemudian, juga untuk menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober mendatang.
"Kami akan memulai melaksanakan operasi ini sejak tanggal 14-27 Oktober 2024," kata Ade Ary dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).
Dalam operasi Zebra Jaya 2024, nantinya bakal melibatkan 2.939 personel. Sebanyak 1.570 personel dari Polda Metro Jaya, kemudian 1.369 berasal dari personel Polres yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
“Pelaksanaan Ops Zebra Jaya 2024, tidak ada titik operasi yang stasioner, artinya yang dilakukan oleh Jajaran Ditlantas seluruh ruas jalan di wilayah Hukum Polda Metro Jaya akan dilaksanakan dengan kedepankan upaya Preemtif dan preventif serta penegakan hukum,” jelasnya.
Berikut 14 jenis pelanggaran yang akan ditindak polisi selama Operasi Zebra Jaya 2024:
- Memasang rotator dan sirene bukan peruntukan;
- Penertiban ranmor memakai pelat rahasia atau pelat dinas;
- Pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur;
- Kendaraan melawan arus;
- Berkendara di bawah pengaruh alkohol;
- Menggunakan HP saat berkendara;
- Mengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt;
- Melebihi batas kecepatan;
- Sepeda motor berboncengan lebih dari satu;
- Kendaraan roda empat atau lebih tidak layak jalan;
- Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi perlengkapan standar;
- Kendaraan roda dua atau roda empat tidak dilengkapi STNK;
- Melanggar marka jalan atau bahu jalan;
- Penyalahgunaan TNKB diplomatik.
Berita Terkait
-
Janji Kapolda, Kasus Firli Bahuri dan Alexander Marwata di Polda Metro Jaya Segera Tuntas
-
Gagal Periksa Pimpinan KPK Hari Ini, Alex Marwata Minta Polisi Tunda Selasa Depan, Mengapa?
-
Polda Metro Jaya Ngaku Belum Dapat Kabar Kehadiran Alexander Marwata, Buntut Pertemuan dengan Eko Darmanto
-
Demi Jaga Marwah, KPK Harus Bebastugaskan Alex Marwata Agar Hadir di Polda Metro Jaya Jumat
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR