Suara.com - Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dipastikan akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam program kerja selama 100 hari pertama, Abdul Mu'ti disarankan untuk langsung bergerak cepat merombak sistem pendidikan, termasuk mengubah kurikulum belajar.
Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menyarankan agar kurikulum Merdeka Belajar harus dihentikan.
"Kurikulum Merdeka itu harus diubah total tuh ya. Dirombak, diganti dengan kurikulum yang lebih bagus, lebih fleksibel," kata Cecep kepada Suara.com, dihubungi Selasa (15/10/2024).
Menurut Cecep, penyusunan kurikulum sangat berkaitan dengan banyak hal. Pada dasarnya, kurikulum tersebut yang akan jadi penentu pembentukan generasi masa depan bagi Indonesia.
Dalam penyusunan kurikulum, Abdul Mu'ti diminta mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut UU Sisdiknas adalah landasan hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia.
"Ada iman, takwa, cerdas, terampil, dan macam-macam itu ada ya di undang-undang. Jabarkan aja itu bagaimana kurikulum bisa menjangkau itu. Jadi kalau saya lihatnya bagaimana soal karakter, soal kompetensi," tuturnya.
Hal lain yang juga harus diurus secara cepat ialah mengenai kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang masih digaji rendah. Serta status guru yang belum memiliki sertifikasi.
Termasuk juga soal standarisasi sarana prasarana sekolah hingga sistem zonasi yang tidak perlu dilanjutkan.
"PPDB yang zonasi-zonasi itu jadi problem karena memang standarisasi sekolahnya belum sama," ujar Cecep.
Sebelumnya diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut telah menunjuk Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nantinya, kementerian ini juga akan diisi wakil menteri.
"Yang pertama tadi Pak Prabowo menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah dan insyaallah saya didampingi oleh wakil menteri," ujar Muti di kediaman Prabowo.
Saat disinggung soal wakilnya, Muti mengaku belum tahu. Ia menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo selaku presiden terpilih.
"Dan kami juga menyampaikan insyaallah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan, beliau juga menyampaikan pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa," jelas dia.
"Terutama kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan uud 1945," katanya menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng NU, Bidik Perlindungan Pekerja Informal Skala Nasional
-
Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali
-
Arab Saudi Belasungkawa Gugurnya Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Akibat Serangan Israel
-
Misi Militer Penuh Ironi: Teknisi AS Dicakar Monyet Saat Menuju Medan Konflik Selat Hormuz
-
Benjamin Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Prostat Diam-diam
-
Mahasiswa Doktoral USF Tewas Misterius, Diduga Dibunuh Teman Sekamar
-
Penasihat Hukum Nadiem Mangkir dari Sidang, Pengamat: Bisa Dikategorikan Contempt of Court
-
8 Orang Tewas Dalam Serangan Israel ke Lebanon Selama 24 Jam Terakhir
-
Biaya Perang Amerika Serikat Lawan Iran Tembus Rp 1.000 Triliun
-
Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Eks Penyidik KPK: Cegah Kekuasaan Terlalu Lama dan Rawan Korupsi