Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya partai yang belum menyatakan secara resmi akan bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun spekulasi PDIP akan bergabung dengan pemerintah juga menguat seiring adanya rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri.
Bila PDIP juga resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut, maka pemerintahan Prabowo pun tidak akan memiliki oposisi.
Pengamat politik Saidiman Ahmad mengatakan, lemahnya kekuatan oposisi sebenarnya telah terlihat di depan mata. Bahkan kondisi bisa jadi berulang seperti era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau di masa Pak Jokowi demokrasi kita turun itu karena lemahnya kekuatan oposisi. Sebelumnya tiga partai (jadi oposisi) kemudian menjadi tinggal Demokrat dan PKS, dan di akhir itu menjadi tinggal PKS," kata Saidiman kepada Suara.com, dihubungi beberapa waktu lalu.
Gelagat Prabowo untuk melemahkan oposisi telah terlihat ketika dia berupaya merangkul banyak partai, organisasi, hingga publik figur untuk mengisi kabinetnya. Keputusan itu, menurut Saidiman, akan membuat Indonesia menjadi pemerintahan yang otoriter.
"Kalau kemudian sekarang semangatnya tidak berubah, bahkan semakin kental upaya untuk merangkul semua, kita bisa benar-benar masuk ke dalam autoritarian kembali," ujar pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut.
Terlebih demokrasi Indonesia kian merosot selama kepemimpinan Jokowi.
Saidiman mengatakan, sejumlah lembaga yang biasa mengamati demokrasi juga menilai kalau kualitas demokrasi Indonesia telah turun.
"Bahkan pengamat-pengamat luar negeri sekarang tidak lagi menyebut Indonesia sebagai negara yang demokratis, tapi disebutnya negara kompetitif authoritarianism, atau setidaknya negara kita menuju otokratisasi menurut Fidem," kata Saidiman.
Perlu diketahui, PDIP sejauh ini juga tampak belum dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Tidak ada kader PDIP yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara selama proses pemilihan calon menteri dan wakil menteri pada Senin dan Selasa (14 dan 15 Oktober) lalu.
Mantan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat datang pada hari kedua, namum dikatakan kehadirannya untuk membawa pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Berita Terkait
-
Jokowi Teken UU Kementerian Negara, Prabowo Bisa Tambah Menteri Sesuai Kebutuhan
-
Jejak Digital Disorot Lagi usai Dipanggil Prabowo, Babe Haikal Hassan Diingatkan soal Dosa: Azab Itu Pedih...
-
Rekam Jejak Babe Haikal Hasan, Disebut Ngabalin Jilid 2 Usai Dipanggil Prabowo Subianto
-
Sebentar Lagi jadi Wapres, Gibran Disebut bakal Warisi Sikap Poker Face Jokowi, Pakar: Buah Jatuh Gak Jauh dari Pohonnya
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus