Suara.com - Bayi yang baru lahir diinkubasi di Rumah Sakit Kamal Adwan menghadapi resiko tinggi untuk meninggal dunia akibat serangan gencar militer Israel di Jalur Gaza utara, sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Gaza pada Kamis (17/10).
Kementerian tersebut mengingatkan bahwa situasi ini telah menciptakan "bencana kemanusiaan" yang nyata, yang mengancam kehidupan bayi-bayi di unit neonatal rumah sakit.
Kementerian Kesehatan menambahkan bahwa fasilitas inkubator di Rumah Sakit Kamal Adwan berada di ambang berhenti beroperasi akibat krisis yang parah dalam pasokan bahan bakar dan obat-obatan, yang semakin memperburuk situasi kritis bagi pasien yang paling rentan.
Sejak 6 Oktober, militer Israel telah melancarkan serangan ke-3 mereka di Gaza utara dalam konteks konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut, dengan alasan untuk "mencegah kelompok Palestina Hamas mendapatkan kembali kekuatan".
Namun, banyak warga Palestina berpendapat bahwa tujuan sebenarnya dari serangan ini adalah untuk menduduki Gaza utara dan menggusur penduduk lokal dari wilayah mereka.
Sumber lokal melaporkan bahwa lebih dari 300 orang telah kehilangan nyawa dalam serangan terbaru ini, di tengah pengepungan militernya yang ketat di Gaza utara.
Israel terus meningkatkan serangan mereka setelah serangan lintas perbatasan oleh Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023, meskipun Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata.
Sejak awal konflik ini, jumlah korban jiwa telah melampaui 42.400 orang, dengan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 99.100 orang lainnya mengalami luka-luka, menurut laporan dari otoritas kesehatan setempat.
Kondisi di Gaza semakin parah akibat intensitas serangan bombardir, yang telah memaksa hampir seluruh penduduk untuk mengungsi dan menciptakan krisis mendalam dalam pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Baca Juga: Serangan Israel Terus Gempur Lebanon, Perintah Evakuasi Diperluas
Dalam konteks ini, Israel kini menghadapi tuduhan genosida yang diajukan di Mahkamah Internasional, terkait dengan tindakannya di Gaza.
Berita Terkait
-
Lagi! Israel Klaim Bunuh Pemimpin Hamas Yahya Sinwar
-
5 Tentara Israel Tewas, 24 Terluka dalam Serangan Balasan Hizbullah di Perbatasan Lebanon
-
Serangan Terbaru Israel di Utara Gaza Menewaskan 28 Warga Palestina, Termasuk Anak-Anak
-
Serangan Israel Terus Gempur Lebanon, Perintah Evakuasi Diperluas
-
Rusia Ingatkan Israel: Serangan ke Fasilitas Nuklir Iran Akan Berakibat Fatal
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT