Suara.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai fungsi pengawasan terhadap pemerintahan di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sangat lemah. Sebab, hampir seluruh fraksi di DPR RI sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Bahkan, lembaga legislatif hanya akan memuluskan semua program yang diajukan eksekutif tanpa pengkajian mendalam. Ia menyebut hal ini sebagai compromise governance alias pemerintahan yang penuh kompromi.
Hal ini disampaikan Titi saat menjadi pembicara di acara Talks PKB Insight Hub, Transisi Pemerintahan Indonesia 2024 di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).
"Kalau dari sisi situasi politik, yang akan kita lihat adalah compromise governance. Tata kelola yang kompromistis. Saling baik-baik saja, jangan ada gejolak," ujar Titi.
"Selama lima tahun ke depan sulit berharap ada kontrol yang memadai dari parlemen. Sulit berharap ada pengawasan yang efektif dari partai politik," lanjutnya.
Atas kondisi ini, satu-satunya harapan pengendali pemerintahan adalah lembaga peradilan. Namun, ia juga tak begitu optimis lantaran baru Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan ini menunjukkan komitmen memihak kepentingan rakyat.
"Pengadilan kita setidaknya sudah mulai siuman nih, Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak sepenuhnya bisa menambal kerusakan yang sudah terjadi, tapi di tengah eksekutif dan legislatif sedang bermesraan, maka pengadilan harus tetap kita jaga," jelasnya.
Oleh karena itu, Titi mengajak masyarakat dan media massa untuk menjadi kubu oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengawasan atas segala program dan produk hukum yang dihasilkan harus tetap dilakukan secara ketat meski tanpa partai politik.
"Masyarakat dan media harus senantiasa jadi oposisi di tengah paduan suara parlemen terhadap proposal-proposal eksekutif," katanya.
Baca Juga: Cuma Mendominasi di 'Komisi Feminim'? Penempatan Anggota DPR Perempuan Dinilai Belum Strategis
Berita Terkait
-
Cuma Mendominasi di 'Komisi Feminim'? Penempatan Anggota DPR Perempuan Dinilai Belum Strategis
-
Akademisi UI Kritik Keras Cawagub Banten Dimyati yang Sebut Jadi Gubernur Pekerjaan Berat Buat Wanita
-
Guru Besar UIN Jakarta: Masyarakat Ingin Pemerintah Prabowo Tak Seperti Era Jokowi
-
Ogah Minta Kursi Menteri, NasDem Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran dari Parlemen
-
Jawaban Diplomatis Puan Soal PDIP Masuk Kabinet Prabowo-Gibran: Kita Tunggu Saja
Terpopuler
- 6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 November: Ada Rivaldo, Ribuan Gems, dan Kartu 110-115
- Bercak Darah di Pohon Jadi Saksi Bisu, Ini Kronologi Aktor Gary Iskak Tewas dalam Kecelakaan Maut
- 5 Shio Paling Beruntung Hari Ini Minggu 30 November 2025, Banjir Hoki di Akhir Bulan!
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
Pilihan
-
OPEC Tahan Produksi, Harga Minyak Dunia Tetap Kokoh di Pasar Asia
-
Menteri UMKM Sebut Produk Tak Bermerek Lebih Berbahaya dari Thrifting: Tak Terlihat tapi Mendominasi
-
Telkom Siapkan Anak Usaha Terbarunya infraNexia, Targetkan Selesai pada 2026
-
Ironi di Kandang Sendiri: UMKM Wajib Sertifikasi Lengkap, Barang China Masuk Bebas?
-
Gubernur BI : Tiga Kunci Ini Bisa Bikin Indonesia Meroket di 2026, Apa Saja?
Terkini
-
Paksa Napi Makan Daging Anjing, Kalapas Enemawira Dinonaktifkan dan Jalani Sidang Etik Hari Ini
-
Lebih dari 1000 Anak di Jakarta Jadi Korban Kekerasan, Pramono Anung: 56 Persen Terjadi di Rumah
-
Mensos Gus Ipul Bantah Isu Penjarahan di Sibolga: Memang Dibagikan ke Masyarakat
-
Pengamanan Ketat: Polda Metro Jaya Siapkan Ribuan Personel untuk Reuni 212
-
Jelang Reuni 212 di Monas, Pramono Anung Tegas Beri Pesan Ini!
-
Diperiksa KPK Kasus BJB, Ridwan Kamil: Saya Senang, Ini Momen Hentikan Persepsi Liar
-
PBB Nobatkan Jakarta Kota Terpadat Dunia, Gubernur Pramono: Itu Salah, Mungkin...
-
KPK Bergerak! Telusuri Jejak 'Uang Panas' Mardani Maming ke PBNU
-
Luhut Buka Suara Soal Asal Usul Izin Bandara Khusus IMIP
-
Bangun Iklim Kompetitif, Kemendagri Gelar Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025