Suara.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai fungsi pengawasan terhadap pemerintahan di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sangat lemah. Sebab, hampir seluruh fraksi di DPR RI sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Bahkan, lembaga legislatif hanya akan memuluskan semua program yang diajukan eksekutif tanpa pengkajian mendalam. Ia menyebut hal ini sebagai compromise governance alias pemerintahan yang penuh kompromi.
Hal ini disampaikan Titi saat menjadi pembicara di acara Talks PKB Insight Hub, Transisi Pemerintahan Indonesia 2024 di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).
"Kalau dari sisi situasi politik, yang akan kita lihat adalah compromise governance. Tata kelola yang kompromistis. Saling baik-baik saja, jangan ada gejolak," ujar Titi.
"Selama lima tahun ke depan sulit berharap ada kontrol yang memadai dari parlemen. Sulit berharap ada pengawasan yang efektif dari partai politik," lanjutnya.
Atas kondisi ini, satu-satunya harapan pengendali pemerintahan adalah lembaga peradilan. Namun, ia juga tak begitu optimis lantaran baru Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan ini menunjukkan komitmen memihak kepentingan rakyat.
"Pengadilan kita setidaknya sudah mulai siuman nih, Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak sepenuhnya bisa menambal kerusakan yang sudah terjadi, tapi di tengah eksekutif dan legislatif sedang bermesraan, maka pengadilan harus tetap kita jaga," jelasnya.
Oleh karena itu, Titi mengajak masyarakat dan media massa untuk menjadi kubu oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengawasan atas segala program dan produk hukum yang dihasilkan harus tetap dilakukan secara ketat meski tanpa partai politik.
"Masyarakat dan media harus senantiasa jadi oposisi di tengah paduan suara parlemen terhadap proposal-proposal eksekutif," katanya.
Baca Juga: Cuma Mendominasi di 'Komisi Feminim'? Penempatan Anggota DPR Perempuan Dinilai Belum Strategis
Berita Terkait
-
Cuma Mendominasi di 'Komisi Feminim'? Penempatan Anggota DPR Perempuan Dinilai Belum Strategis
-
Akademisi UI Kritik Keras Cawagub Banten Dimyati yang Sebut Jadi Gubernur Pekerjaan Berat Buat Wanita
-
Guru Besar UIN Jakarta: Masyarakat Ingin Pemerintah Prabowo Tak Seperti Era Jokowi
-
Ogah Minta Kursi Menteri, NasDem Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran dari Parlemen
-
Jawaban Diplomatis Puan Soal PDIP Masuk Kabinet Prabowo-Gibran: Kita Tunggu Saja
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Langit RI Bocor? Menelusuri Celah Hukum Akses Pesawat Militer AS
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026