Suara.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai fungsi pengawasan terhadap pemerintahan di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sangat lemah. Sebab, hampir seluruh fraksi di DPR RI sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Bahkan, lembaga legislatif hanya akan memuluskan semua program yang diajukan eksekutif tanpa pengkajian mendalam. Ia menyebut hal ini sebagai compromise governance alias pemerintahan yang penuh kompromi.
Hal ini disampaikan Titi saat menjadi pembicara di acara Talks PKB Insight Hub, Transisi Pemerintahan Indonesia 2024 di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).
"Kalau dari sisi situasi politik, yang akan kita lihat adalah compromise governance. Tata kelola yang kompromistis. Saling baik-baik saja, jangan ada gejolak," ujar Titi.
"Selama lima tahun ke depan sulit berharap ada kontrol yang memadai dari parlemen. Sulit berharap ada pengawasan yang efektif dari partai politik," lanjutnya.
Atas kondisi ini, satu-satunya harapan pengendali pemerintahan adalah lembaga peradilan. Namun, ia juga tak begitu optimis lantaran baru Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan ini menunjukkan komitmen memihak kepentingan rakyat.
"Pengadilan kita setidaknya sudah mulai siuman nih, Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak sepenuhnya bisa menambal kerusakan yang sudah terjadi, tapi di tengah eksekutif dan legislatif sedang bermesraan, maka pengadilan harus tetap kita jaga," jelasnya.
Oleh karena itu, Titi mengajak masyarakat dan media massa untuk menjadi kubu oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengawasan atas segala program dan produk hukum yang dihasilkan harus tetap dilakukan secara ketat meski tanpa partai politik.
"Masyarakat dan media harus senantiasa jadi oposisi di tengah paduan suara parlemen terhadap proposal-proposal eksekutif," katanya.
Baca Juga: Cuma Mendominasi di 'Komisi Feminim'? Penempatan Anggota DPR Perempuan Dinilai Belum Strategis
Berita Terkait
-
Cuma Mendominasi di 'Komisi Feminim'? Penempatan Anggota DPR Perempuan Dinilai Belum Strategis
-
Akademisi UI Kritik Keras Cawagub Banten Dimyati yang Sebut Jadi Gubernur Pekerjaan Berat Buat Wanita
-
Guru Besar UIN Jakarta: Masyarakat Ingin Pemerintah Prabowo Tak Seperti Era Jokowi
-
Ogah Minta Kursi Menteri, NasDem Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran dari Parlemen
-
Jawaban Diplomatis Puan Soal PDIP Masuk Kabinet Prabowo-Gibran: Kita Tunggu Saja
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal
-
Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN
-
Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN
-
Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal
-
Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan
-
Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan
-
Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat
-
Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari
-
Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar
-
Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN