Suara.com - Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran Menteri dan wakil Menteri pada Kabinet Merah Putih. Namun, tidak ada satu pun nama kader PDI-P yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet tersebut.
Pengamat politik, I Nyoman Subanda menilai hal tersebut disebabkan oleh masih abu-abunya posisi PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo.
Meski Puan Maharani menyatakan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo, namun tidak hadirnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada pelantikan Prabowo-Gibran dinilai menjadi simbol PDIP untuk menjaga jarak dengan kekuasaan.
“Kalau itu yang terjadi (Megawati tidak hadir pelantikan), memang berarti PDIP berusaha untuk mengatur jarak dengan kekuasaan, mungkin karena masih ada Jokowi di situ,” ujar Subanda kepada Suara.com pada Selasa (22/10/2024).
Terlebih, pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang sebelumnya direncanakan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden juga tidak terjadi.
Namun demikian, Subanda tidak menutup kemungkinan PDIP akhirnya akan mendukung dan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Sebab, menurutnya koalisi bisa terjadi kapan saja sepanjang periode pemerintahan.
Namun, Dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) itu menilai jika koalisi itu terjadi, PDIP tidak akan langsung dimasukkan ke jajaran kabinet begitu saja.
Akademisi kelahiran Singaraja ini menilai susunan kabinet yang baru juga memerlukan waktu untuk membangun struktur organisasi dan program.
Terlebih, dengan adanya 48 kementerian dan beberapa pemecahan kementerian juga menjadikan posisi kementerian masih akan berjalan mencari stabilitas dalam kurun enam bulan ke depan.
Baca Juga: Mimpi Prabowo Subianto: Indonesia Berlaga di Piala Dunia, Bisakah Terwujud?
“Sekarang dengan banyaknya departemen pasti penjajakan. Mungkin 6 bulan ini masih menata struktur organisasi, sehingga sangat tidak masuk akal kalau langsung dievaluasi, tutur Subanda.
Subanda memproyeksikan jika reshuffle kabinet baru akan terjadi dalam waktu sekitar dua tahun. Karena proses evaluasi kinerja menurutnya baru akan dilakukan setelah satu tahun menjabat.
Sehingga, dalam waktu tersebut baru ada kemungkinan bagi PDIP untuk memasukkan kadernya ke dalam kabinet Prabowo. Termasuk juga dengan kemungkinan memasukkan kadernya yang berasal dari Bali mengingat tidak adanya jabatan Menteri yang dipegang oleh tokoh Bali pada kabinet tersebut.
“Menteri kan sudah terbentuk ya, kalau sekarang dalam perjalanan mungkin (PDIP) tidak (masuk kabinet. Tapi dalam berikutnya kan tidak tentu dalam 1-2 tahun ke depan bisa jadi,” tuturnya.
“Setelah satu tahun baru dievaluasi, dikasih kesempatan setahun lagi. Logikanya kalau penggantian atau reshuffle semestinya setelah dua tahun,” imbuh Subanda.
Tak Ada Menteri dari Bali
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              BMKG Prakirakan Hujan Lebat di Sumatera dan Kalimantan, Jawa Waspada Bencana
 - 
            
              Episode Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Ajang Pembuktian Kehebatan UMKM Lokal
 - 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045