Suara.com - Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran Menteri dan wakil Menteri pada Kabinet Merah Putih. Namun, tidak ada satu pun nama kader PDI-P yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet tersebut.
Pengamat politik, I Nyoman Subanda menilai hal tersebut disebabkan oleh masih abu-abunya posisi PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo.
Meski Puan Maharani menyatakan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo, namun tidak hadirnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada pelantikan Prabowo-Gibran dinilai menjadi simbol PDIP untuk menjaga jarak dengan kekuasaan.
“Kalau itu yang terjadi (Megawati tidak hadir pelantikan), memang berarti PDIP berusaha untuk mengatur jarak dengan kekuasaan, mungkin karena masih ada Jokowi di situ,” ujar Subanda kepada Suara.com pada Selasa (22/10/2024).
Terlebih, pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang sebelumnya direncanakan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden juga tidak terjadi.
Namun demikian, Subanda tidak menutup kemungkinan PDIP akhirnya akan mendukung dan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Sebab, menurutnya koalisi bisa terjadi kapan saja sepanjang periode pemerintahan.
Namun, Dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) itu menilai jika koalisi itu terjadi, PDIP tidak akan langsung dimasukkan ke jajaran kabinet begitu saja.
Akademisi kelahiran Singaraja ini menilai susunan kabinet yang baru juga memerlukan waktu untuk membangun struktur organisasi dan program.
Terlebih, dengan adanya 48 kementerian dan beberapa pemecahan kementerian juga menjadikan posisi kementerian masih akan berjalan mencari stabilitas dalam kurun enam bulan ke depan.
Baca Juga: Mimpi Prabowo Subianto: Indonesia Berlaga di Piala Dunia, Bisakah Terwujud?
“Sekarang dengan banyaknya departemen pasti penjajakan. Mungkin 6 bulan ini masih menata struktur organisasi, sehingga sangat tidak masuk akal kalau langsung dievaluasi, tutur Subanda.
Subanda memproyeksikan jika reshuffle kabinet baru akan terjadi dalam waktu sekitar dua tahun. Karena proses evaluasi kinerja menurutnya baru akan dilakukan setelah satu tahun menjabat.
Sehingga, dalam waktu tersebut baru ada kemungkinan bagi PDIP untuk memasukkan kadernya ke dalam kabinet Prabowo. Termasuk juga dengan kemungkinan memasukkan kadernya yang berasal dari Bali mengingat tidak adanya jabatan Menteri yang dipegang oleh tokoh Bali pada kabinet tersebut.
“Menteri kan sudah terbentuk ya, kalau sekarang dalam perjalanan mungkin (PDIP) tidak (masuk kabinet. Tapi dalam berikutnya kan tidak tentu dalam 1-2 tahun ke depan bisa jadi,” tuturnya.
“Setelah satu tahun baru dievaluasi, dikasih kesempatan setahun lagi. Logikanya kalau penggantian atau reshuffle semestinya setelah dua tahun,” imbuh Subanda.
Tak Ada Menteri dari Bali
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
Total Tersangka Kerusuhan di Makassar Capai 53 Orang, Termasuk 11 Anak, Begini Nasibnya!
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?