Suara.com - Sentilan mantan Menko Polhukam Mahfud MD kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto rupanya langsung direspons oleh pihak Istana. Yandri Susanto belakangan sempat disorot karena kedapatan menggunakan kop dan stempel kementerian dalam undangan haul ibundanya.
Buntut dari kejadian yang sempat viral di media sosial itu, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya memberikan imbuan kepada para menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Soal imbauan kepada jajaran di Kabinet Merah Putih diakui oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.
Dalam imbauan yang disebar ke grup WhatsApp menteri, kata Budi, para menteri diminta untuk tetap menjaga kepercayaan publik.
"Semua imbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih," ujar Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Namun, Budi menyatakan jika imbuan yang disampaikan Seskab Teddy itu hanya bersifat mengingatkan, bukan teguran.
"Bukan (teguran). Ya semuanya diingatkan untuk kita hati-hati dalam lakukan langkah-langkah, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, jangan terkena. Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga," ujarnya.
Terkait soal imbuan tersebut, Mendes Yandri menolak menjelaskan secara rinci. Bahkan, politis Partai PAN itu malah meminta agar awak media menanyakan langsung ke pihak Istana.
"Tanya saja ke pihak Istana," kata Yandri.
Sementara itu, berdasarkan pesan yang tersebar, ada dua poin yang diingatkan Seskab kepada para menteri.
Pertama, para menteri diharapkan berhati-hati dalam membuat surat atas nama / kop / stempel kementerian dan tanda tangan menteri, terkait acara pribadi dan menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat.
Kedua, para menteri diharapkan untuk menekankan kepada bagian humas atau media setiap kementerian untuk lebih berhati-hati sehingga mencegah peretasan atau pengambilan website atau media sosial resmi di kementerian masing-masing.
Janji Tak Ulangi Lagi
Yandri sebelumnya telah menanggapi soal pernyataan Mahfud MD yang mengkritik soal penggunaan kop dan stempel.
Terkait hal itu, Yandri mengaku tidak ada motif di balik niatannya menyebarkan undangan untuk haul ibundannya itu.
Berita Terkait
-
Kualitas Gibran jadi "Ban Serep" Prabowo Disoal Gegara Banyak Orang Jokowi di Kabinet: Banyak Titipan Kayak Daycare
-
Belum Kerja Malah Berulah, Analis 'Kuliti' Blunder Menteri Prabowo: Imbas dari Seleksi Kabinet Prematur!
-
Diultimatum Mahfud MD Gegara Salahgunakan Stempel Kementerian, Yandri Susanto Diadukan ke Prabowo: Pak Masak Begini?
-
Ajudan Prabowo Jabat Seskab, Gaji Pokok Mayor Teddy Kini Naik hingga Setara Menteri, Totalnya Segini!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO