Suara.com - Korea Utara pada Jumat (24/10) menanggapi isu pengiriman pasukan militernya ke Rusia yang ramai dibicarakan dunia internasional. Melalui kantor berita resmi, Korean Central News Agency (KCNA), Wakil Menteri Luar Negeri urusan Rusia, Kim Jong Gyu, mengungkapkan bahwa setiap pengiriman pasukan Korea Utara ke luar negeri akan dilakukan dalam kerangka hukum internasional.
"Jika benar ada hal seperti yang dibicarakan oleh media internasional, itu pasti tindakan yang sesuai dengan regulasi hukum internasional," ujar Kim Jong Gyu.
Dirinya juga menegaskan bahwa keputusan semacam itu berada di bawah wewenang Kementerian Pertahanan Nasional Korea Utara, bukan Kementerian Luar Negeri.
Pernyataan Kim muncul di tengah tuduhan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan ribuan tentara untuk memperkuat militer Rusia.
Bahkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa tentara Korea Utara mungkin saja akan ditugaskan di garis depan pertempuran secepatnya minggu ini.
Pihak berwenang Korea Selatan mengaku menemukan bukti visual berupa video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan sekelompok tentara Korea Utara yang mengenakan seragam militer Rusia di pangkalan-pangkalan militer di kawasan Timur Jauh Rusia.
Korea Selatan pun kembali menyoroti tuduhan lama bahwa Korea Utara telah mengirimkan berbagai senjata ke Rusia sejak awal konflik Rusia-Ukraina.
Di sisi lain, perwakilan Korea Utara di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas membantah klaim ini. Mereka menyebut bahwa isu tersebut hanyalah spekulasi tanpa bukti konkret.
Kim Jong Gyu sendiri menyatakan bahwa ia hanya mendengar rumor terkait pengiriman pasukan tersebut, dan menambahkan bahwa beberapa pihak pasti akan mencoba menganggapnya sebagai tindakan ilegal.
Dalam tanggapannya, Korea Selatan mengkritik keras kemungkinan kerjasama militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara dan memperingatkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan kembali kebijakan pemberian bantuan militer langsung ke Ukraina.
Hingga saat ini, Korea Selatan telah menjadi eksportir senjata utama dan telah menjual senjata senilai miliaran dolar ke Polandia, sekutu dekat Kyiv, meskipun kebijakan domestik mereka melarang penjualan senjata ke zona konflik aktif.
Namun, dengan perkembangan isu ini, tampaknya tekanan dari berbagai pihak dapat mempengaruhi kebijakan Seoul di masa mendatang, terutama jika keterlibatan Korea Utara dalam konflik Rusia-Ukraina terbukti benar.
Berita Terkait
-
Gempa M 7,4 Guncang Rusia, Wilayah Indonesia Aman dari Tsunami
-
Efikasi 100 Persen, Vaksin Kanker Rusia Apakah Aman?
-
Rusia Luncurkan Vaksin EnteroMix: Mungkinkah Jadi Era Baru Pengobatan Kanker?
-
Putin Selalu Bawa Pulang Urin dan Kotoran BAB Usai Kunjungan Luar Negeri, Alasannya Nggak Main-main!
-
Viral Jejak Kim Jong Un Dihapus Usai Bertemu Putin di China, Bawa Toilet ke Luar Negeri!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri