Suara.com - Korea Utara pada Jumat (24/10) menanggapi isu pengiriman pasukan militernya ke Rusia yang ramai dibicarakan dunia internasional. Melalui kantor berita resmi, Korean Central News Agency (KCNA), Wakil Menteri Luar Negeri urusan Rusia, Kim Jong Gyu, mengungkapkan bahwa setiap pengiriman pasukan Korea Utara ke luar negeri akan dilakukan dalam kerangka hukum internasional.
"Jika benar ada hal seperti yang dibicarakan oleh media internasional, itu pasti tindakan yang sesuai dengan regulasi hukum internasional," ujar Kim Jong Gyu.
Dirinya juga menegaskan bahwa keputusan semacam itu berada di bawah wewenang Kementerian Pertahanan Nasional Korea Utara, bukan Kementerian Luar Negeri.
Pernyataan Kim muncul di tengah tuduhan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan ribuan tentara untuk memperkuat militer Rusia.
Bahkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa tentara Korea Utara mungkin saja akan ditugaskan di garis depan pertempuran secepatnya minggu ini.
Pihak berwenang Korea Selatan mengaku menemukan bukti visual berupa video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan sekelompok tentara Korea Utara yang mengenakan seragam militer Rusia di pangkalan-pangkalan militer di kawasan Timur Jauh Rusia.
Korea Selatan pun kembali menyoroti tuduhan lama bahwa Korea Utara telah mengirimkan berbagai senjata ke Rusia sejak awal konflik Rusia-Ukraina.
Di sisi lain, perwakilan Korea Utara di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas membantah klaim ini. Mereka menyebut bahwa isu tersebut hanyalah spekulasi tanpa bukti konkret.
Kim Jong Gyu sendiri menyatakan bahwa ia hanya mendengar rumor terkait pengiriman pasukan tersebut, dan menambahkan bahwa beberapa pihak pasti akan mencoba menganggapnya sebagai tindakan ilegal.
Dalam tanggapannya, Korea Selatan mengkritik keras kemungkinan kerjasama militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara dan memperingatkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan kembali kebijakan pemberian bantuan militer langsung ke Ukraina.
Hingga saat ini, Korea Selatan telah menjadi eksportir senjata utama dan telah menjual senjata senilai miliaran dolar ke Polandia, sekutu dekat Kyiv, meskipun kebijakan domestik mereka melarang penjualan senjata ke zona konflik aktif.
Namun, dengan perkembangan isu ini, tampaknya tekanan dari berbagai pihak dapat mempengaruhi kebijakan Seoul di masa mendatang, terutama jika keterlibatan Korea Utara dalam konflik Rusia-Ukraina terbukti benar.
Berita Terkait
-
Korea Utara Tantang AS dan Sekutu: Jangan Atur-atur Kami Soal Nuklir
-
Rusia Minta Evakuasi Diplomat dari Ibu Kota Ukraina, Eropa Memanas
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Minyak Mentah Rusia Segera Masuk RI, Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
Korea Utara Dilanda Kekeringan Parah, Kim Jong-un Malah Ambil Keputusan Ekstrem
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara