Suara.com - Pemuda Katolik Papua menyatakan sikap secara tegas menolak dan mengkaji ulang Program Strategis Nasional (PSN), termasuk program transmigrasi dan cetak sawah di wilayah Papua.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Melianus Asso, mengatakan program transmigrasi dan cetak sawah dianggap mengancam kelestarian lingkungan serta kearifan lokal masyarakat adat Papua.
Para pemuda ini menilai proyek-proyek tersebut merusak ekosistem hutan adat, tatanan sosial, dan mengabaikan hak-hak hidup masyarakat adat di tanah Papua.
“Papua bukan tanah kosong. Ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya,” kata Melianus dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).
Melianus mengatakan, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua, bukanlah transmigrasi.
“Yang dibutuhkan adalah pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya,” ucapnya.
Seharusnya, lanjut Melianus, program strategi nasional mempertimbangkan hak dan aspirasi masyarakat lokal yang memiliki kedekatan spiritual dengan alam.
Bagi masyarakat Papua dan umat Katolik sangat penting untuk menjaga lingkungan dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
“Sebagai organisasi Katolik yang berlandaskan nilai-nilai Laudato si’ dari Paus Fransiskus, kami bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Pemerintah seharusnya memahami bahwa Papua bukanlah wilayah koson,” ucapnya.
Baca Juga: Komda Papua Tengah Tegaskan Tolak PSN dan Program Transmigrasi di Papua, Ini Alasannya
Transmigrasi dan proyek cetak sawah, dianggap tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dikhawatirkan hal ini justru malah menimbulkan keresahan.
Pemerintah pusat perlu mendukung kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat Papua mengelola dan melindungi hutan adat mereka sendiri.
“Hutan di Papua bukan sekadar sumber daya alam, tapi ‘ibu’ yang menyediakan kehidupan bagi masyarakat di sini,” katanya.
“Kebijakan yang mengabaikan keberadaan hutan Papua dan tradisi kami sama saja dengan mengabaikan kehidupan masyarakat adat yang telah merawat hutan ini selama berabad-abad,” tambahnya menandaskan.
Tag
Berita Terkait
-
Perjokian dan Keterlambatan Peserta Jadi Sorotan Tes SKD CPNS Papua Tengah
-
KNPB Mapia Tolak Transmigrasi ke Papua: "Ini Malapetaka Bagi Rakyat Papua
-
Getol Ungkit Kasus HAM hingga Dampak PSN di Papua, Kantor Redaksi Jubi Diteror Bom Molotov Gegara Kritik Pemerintah?
-
Debat Publik Perdana Pilkada Dogiyai 2024: Adu Gagasan untuk Masa Depan Kabupaten
-
Daerah Otonomi Baru, Upaya Jokowi Menjawab Persoalan Sosial di Tanah Papua
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Pramono Anung Bahas Peluang Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Kembali Sekolah Normal Pekan Depan
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Legislator DPR Minta Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra Disanksi Pidana
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku
-
Banjir Jakarta Hari Ini: Pela Mampang dan Cilandak Terendam 60 Cm, Warga Diimbau Waspada
-
Misteri Sekeluarga Tewas di Tol Tegal: Mesin Mati AC Nyala, Pengemudi Sempat Tolak Bantuan Medis
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Revolusi Digital GM FKPPI: Kaderisasi Kini Berbasis AI, Fokus Cetak Kualitas
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden