Pengacara Tak Mau Gubernur Kalsel Paman Birin Disebut Menghilang: Menenangkan Diri!

Suara.com - Pengacara Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor alias Paman Birin, Soesilo Aribowo membantah kliennya menghilang usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, KPK sudah melakukan pencekalan untuk mencegah Sahbirin untuk berpergian ke luar negeri sehingga dia menilai kliennya tidak bisa kabur.

“Rasanya tidak akan pergi ke luar karena pak Gubernur patuh terhadap hukum,” kata Soesilo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

“Berarti menenangkan diri sementara tugas dia sebagai Gubernur ada tanggung jawab di situ,” tambah dia.

Pada kesempatan yang sama, Soesilo mengaku sudah beberapa waktu tidak berkontak dengan Sahbirin. Dia juga mengklaim dirinya tidak mengetahui keberadaan Sahbirin.

“Kami sudah berkontak ketika awal-awal dulu, tentu sekarang karena tidak ada hal yang diperlukan dari saya, tidak lagi saya bertemu atau berkontak,” ujar Soesilo.

“Di mananya persis tentu tidak tahu ya. Saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur,” tandas dia.

Paman Birin Hilang

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Lahan di Rorotan, KPK Panggil Eks Direktur Pengembangan Perumda Sarana Jaya

“Sampai saat ini termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin),” kata Tim Biro Hukum KPK Nia Siregar, Selasa (5/11/2024).

Untuk itu, Nia menegaskan bahwa pihaknya sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) dab Surat Putusan Pimpinan KPK untuk mencekal Sahbirin ke luar negeri.

“Termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap 06 dan surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri, namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” ujar Nia.

“Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap diri pemohon dilakukan secara in absentia sehingga tidak diperlukan pemeriksaan terhadap diri pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” tandas dia.

Diketahui, KPK melakukan penahanan terhadap enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024–2025.

Dalam perkara ini, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB), Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya Yulianti Erlynah (YUL), pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua pihak swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).