Suara.com - Hasil survei pemilu yang tidak objektif disebut sangat merugikan masyarakat karena dengan begitu tidak memberikan informasi yang valid.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menekankan bahwa survei simulasi pemilu yang dilakukan subyektif akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau survei gak benar ya masyarakat dirugikan, masyarakat dianggap dibohongi, ditipu. Oleh karena itu kalau survei yang objektif itu yang paling penting. Karena dampaknya serius, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang valid, yang objektif, dan benar," kata Ujang kepada Suara.com, dihubungi Selasa (5/11/2024).
Menurut Ujang, lembaga survei politik memang tidak semua bisa dipercaya. Sebab ada beberapa yang menjadi konsultan politik bagi tokoh tertentu atau bahkan menjadi timses dari salah satu paslon saat pemilu.
Oleh karena itu, dia mendorong seharusnya ada pemisah antara lembaga survei konsultan dengan lembaga survei objektif. Sehingga hasilnya tidak bias.
"Lembaga survei memang ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Ada yang bermain ada yang tidak. Ada yang jadi konsultan, ada yang tidak. Percaya kepada yang objektif dan tidak percaya pada yang subjektif, gitu aja," pesan Ujang.
Dia mengungkapkan bahwa untuk membedakan lembaga survei yang objektif dan tidak sebenarnya mudah saja.
"Kalau lembaga survei itu hasilnya sama dengan data mentahnya, atau ada data mentahnya, artinya mereka survei beneran itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau hasilnya dia beda sendiri dan ketika diaudit datanya tidak ada, itu abal-abal," terang Ujang.
Dia menyebutkan bahwa selain karena keberpihakan politik, lembaga survei juga ada yang sengaja memilih responden yang hanya menguntungkan pihaknya saja. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang disusun cenderung menguntungkan kandidat tertentu. Terakhir, ada kecenderungan survei tidak benar-benar dilakukan.
Baca Juga: Ancaman Bom Rusia Ganggu Pemilu AS, FBI Selidiki Sumbernya
Faktor-faktor tersebut yang kemudian menghasilkan survei politik subyektif dan tidak dapat dipercaya.
Berita Terkait
-
Sebut Pilkada DKI Sekarang Lebih Sejuk Dibanding Era Anies Vs Ahok, RK Minta Maaf Perkataan Suswono
-
Aturan Coblos Surat Suara yang Sah, Wajib Tahu Sebelum Pilkada 2024
-
Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Deiyai, Lima Pasangan Calon Saling Adu Visi dan Misi
-
Disanksi Karena Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta, Poltracking Nyatakan Keluar dari Persepsi
-
Maju Pilkada di Pemalang, Vicky Prasetyo: Hidup Saya Nggak Jelas, Minimal Kerja Harus Jelas
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM