Suara.com - Hasil survei pemilu yang tidak objektif disebut sangat merugikan masyarakat karena dengan begitu tidak memberikan informasi yang valid.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menekankan bahwa survei simulasi pemilu yang dilakukan subyektif akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau survei gak benar ya masyarakat dirugikan, masyarakat dianggap dibohongi, ditipu. Oleh karena itu kalau survei yang objektif itu yang paling penting. Karena dampaknya serius, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang valid, yang objektif, dan benar," kata Ujang kepada Suara.com, dihubungi Selasa (5/11/2024).
Menurut Ujang, lembaga survei politik memang tidak semua bisa dipercaya. Sebab ada beberapa yang menjadi konsultan politik bagi tokoh tertentu atau bahkan menjadi timses dari salah satu paslon saat pemilu.
Oleh karena itu, dia mendorong seharusnya ada pemisah antara lembaga survei konsultan dengan lembaga survei objektif. Sehingga hasilnya tidak bias.
"Lembaga survei memang ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Ada yang bermain ada yang tidak. Ada yang jadi konsultan, ada yang tidak. Percaya kepada yang objektif dan tidak percaya pada yang subjektif, gitu aja," pesan Ujang.
Dia mengungkapkan bahwa untuk membedakan lembaga survei yang objektif dan tidak sebenarnya mudah saja.
"Kalau lembaga survei itu hasilnya sama dengan data mentahnya, atau ada data mentahnya, artinya mereka survei beneran itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau hasilnya dia beda sendiri dan ketika diaudit datanya tidak ada, itu abal-abal," terang Ujang.
Dia menyebutkan bahwa selain karena keberpihakan politik, lembaga survei juga ada yang sengaja memilih responden yang hanya menguntungkan pihaknya saja. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang disusun cenderung menguntungkan kandidat tertentu. Terakhir, ada kecenderungan survei tidak benar-benar dilakukan.
Baca Juga: Ancaman Bom Rusia Ganggu Pemilu AS, FBI Selidiki Sumbernya
Faktor-faktor tersebut yang kemudian menghasilkan survei politik subyektif dan tidak dapat dipercaya.
Berita Terkait
-
Sebut Pilkada DKI Sekarang Lebih Sejuk Dibanding Era Anies Vs Ahok, RK Minta Maaf Perkataan Suswono
-
Aturan Coblos Surat Suara yang Sah, Wajib Tahu Sebelum Pilkada 2024
-
Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Deiyai, Lima Pasangan Calon Saling Adu Visi dan Misi
-
Disanksi Karena Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta, Poltracking Nyatakan Keluar dari Persepsi
-
Maju Pilkada di Pemalang, Vicky Prasetyo: Hidup Saya Nggak Jelas, Minimal Kerja Harus Jelas
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Polri Terbitkan Red Notice Riza Chalid
-
Resmi! Bahar Bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
-
Waspada Virus Nipah Mengintai! Kemenkes Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar dari Pohon
-
Epstein Files Sebut Donald Trump 'Dikooptasi' Israel, Singgung Dalang Proyek Gaza
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 2026 Diperpanjang, Cek Syarat-syaratnya!
-
Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Tumpukan Sampah Kali Mookervart
-
Operasional RDF Rorotan Dilakukan Bertahap, Warga Diminta Tak Khawatir Bau
-
Profil Jeffrey Epstein: Kekayaan, Kasus Predator Seksual dan Hubungannya dengan Trump
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta