Pesan Prabowo ke Para Menteri Sebelum Tinggalkan Indonesia 16 Hari: Cepat Vidcon Jika Ada Hal Penting

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih untuk menghubunginya lewat konferensi video jika ada hal penting yang ingin disampaikan selama Presiden di luar negeri.

Presiden Prabowo mengatakan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (6/11/2024), dilaksanakan berkenaan dengan kunjungan luar negeri Presiden selama 16 hari untuk menghadiri KTT APEC di Peru, KTT G20 di Brasil, serta kunjungan resmi kenegaraan di China, Amerika Serikat dan Inggris, dalam waktu dekat.

"Saya kira dengan teknologi sekarang, ada vid-con dan sebagainya. Jadi hal-hal yang saya anggap penting, kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing," kata Prabowo di Kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Prabowo meminta para menteri untuk tidak ragu menghubunginya secara langsung jika masih ada ketidakjelasan, meskipun sudah disampaikan melalui menteri koordinator terkait.

"Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya. Jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya, saudara-saudara boleh telepon langsung," kata Presiden.

Prabowo juga menekankan bahwa selayaknya pemimpin tim, Presiden dan para menteri adalah kolega yang sama-sama mengabdi untuk rakyat.

Oleh karena itu, Presiden pun meminta para menteri untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat protokoler dan feodal.

"Silakan gunakan teknologi, tetapi tentunya hal-hal yang rawan, tidak perlu lewat telepon. Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar. Tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan saya membuka pintu," kata Prabowo.

Selain kelima negara yang akan dituju, Presiden Prabowo juga tengah mempelajari undangan untuk menghadiri KTT G7.

Baca Juga: Tinggalkan Budaya Protokoler dan Feodal, Prabowo Klaim Terbuka ke Para Menteri: Kalau Ada Masalah, Telepon Saya Langsung

Menurut Presiden, undangan tersebut menjadi kehormatan karena Indonesia dianggap pantas bersama negara-negara anggota G7, serta memiliki nilai strategis yang berhubungan dengan perekonomian RI.