Suara.com - Mahfud MD menyebutkan permainan mafia hukum yang terjadi pada masa orde baru (orba) kembali terjadi saat ini. Pada masa Presiden Soeharto kala itu dikatakan kalau perkara hukum bahkan bisa dipesan, termasuk penetapan pasal dan hukumannya.
Kondisi serupa, diungkap Mahfud MD, kembali terjadi pada masa saat ini.
"Mafia itu dulu zaman orde baru kan itu ada pesan perkara. Kalau ada kasus gitu, saya pesan perkara polisi tolong kontrol, nanti pakai pasal ini. Sesudah selesai, pesan ke kejaksaan-kejaksaannya, pun gitu hakimnya, diatur. Itu kita lihat di zaman orde baru jorok sekali. Sekarang itu kita lihat masih banyak," ucap Mahfud dalam acara diskusi 'Pemberantasan Korupsi: Masihkah Ada Harapan?' di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Bahkan permainan mafia hukum itu disebut makin luas hingga merambah ke berbagai sektor pemerintahan. Tidak hanya pada aparat hukum, tapi juga melebar ke legislatif, yudikatif hingga eksekutif.
"Bukan lagi mendikte aparat penegak hukum, tapi sudah merambah ke legislatif, ke eksekutif. Jabatan yang penting sudah dibeli, dipesan. Di belakangnya mafia," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Mahfud juga blak-blakan menyatakan kalau korupsi telah merambah ke berbagai sektor di Indonesia. Aparat penegak hukum yang harusnya menjadi pemberantas korupsi justru turut melakukan tindak pidama tersebut.
Menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebenarnya terjadi karena faktor keserakahan. Dia mencontohkan, hakim yang terjerat kasus korupsi justru cenderung punya gaji besar.
"Korupsi itu bukan by name tapi by greed. Sehingga saya katakan korupsi itu bukan karena hakim gajinya kecil, karena yang korupsi justru gaji besar-besar dan itu merajalela di mana-mana," tuturnya.
Dalam praktiknya, Mahfud mengaku pernah mendapatkan cerita kalau pernah ada mafia yang berani membentak aparat hukum.
Baca Juga: Korupsi Impor Gula; Thomas Lembong Tersangka, Mahfud MD Jelaskan Unsur Pidananya
"Ada pengacara pengusaha tambang bisa membentak Kapolda, kepala kejaksaan, takut dia," katanya.
Selain itu, keberadaan mafia hukum dinilai masih sangat kuat sampai saat ini. Salah satu penyebabnya lantaran para mafia itu juga dilindungi oleh aparat dan lembaga negara.
"Sehingga katanya back up untuk mafianya bahkan sampai ke langit. Hanya presiden yang bisa atasi ini. Kalau percayakan ke lembaga lain gak kuat," ujar Mahfud.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Minta Eks Menteri Diselidiki Kasus Judol Komdigi, Respons Budi Arie: Jangan Kasih Kendor!
-
Korupsi Impor Gula; Thomas Lembong Tersangka, Mahfud MD Jelaskan Unsur Pidananya
-
Mahfud MD Sebut Harusnya Budi Arie Dipanggil soal Mantan Anak Buah di Komdigi: Lalai atau Sengaja?
-
Mahfud Minta Polisi Periksa Budi Arie di Kasus Judol Komdigi: Anda Lalai atau Sengaja?
-
Prabowo Ultimatum Pejabat Doyan Pelesiran Alasan Studi Banding, Mahfud MD: Banyak Pegawai Kedubes RI Ngeluh, karena...
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Inikah Kata-kata yang Bikin Keponakan Prabowo Mundur dari DPR?
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Tembus Rp 2.095.000 per Gram
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
Terkini
-
Semua Penumpang Helikopter Jatuh di Timika Ditemukan Tewas
-
KPK Bersiap Umumkan Tersangka, Siapa Sebenarnya yang Utak-atik Kuota Haji Rugikan Rp1 Triliun?
-
Latar Belakang Mentereng Moreno Soeprapto, Masuk Kandidat Menpora Gantikan Dito Ariotedjo
-
Terekam Kamera Penembakan Charlie Kirk saat Debat 'Prove Me Wrong': Sempat Bahas Insiden Ini
-
KPK Usut Ustaz Khalid Basalamah Imbas Pilih Kuota Haji Khusus Meski Sudah Bayar Furoda
-
Sudah Jadi Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Satori Dapat Panggilan Ketiga dari KPK Hari Ini
-
Dirjen Haji Hilman Latief Diperiksa KPK 10 Jam, Ada Apa di Balik Skandal Korupsi Kuota Haji Rp1 T?
-
Skandal Kuota Haji Seret Nama Khalid Basalamah, KPK Bongkar Modus Pakai Kuota Khusus Bermasalah
-
KPK Telusuri Dugaan Ridwan Kamil Pakai Uang Korupsi BJB untuk Pilkada Jakarta 2024
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi